Tempat & Tanggal Lahir
Denpasar, Bali, Indonesia, 23 Agustus 1980
Karir
- Anggota DPD-RI
Pendidikan
- Universitas Trisakti
Detail Tokoh
Arya Wedakarna atau lengkapnya Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, seringkali menjadi hot isu dikalangan pemerhati, pengamat, akdemisi, lembaga keumatatan, mahasiswa hingga pelajar. Arya yang lahir di Denpasar, 23 Agustus 1980, terpilih menjadi Senator mewakili Provinsi Bali dengan mengantongi 178.934 suara.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali, perolehan suara Ketua DPD PNI Marhaenisme Bali sebanyak 178.943 suara. Perolehan tersebut mengalahkan I Kadek Arimbawa 161.607 suara, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi 150.288 suara, dan Gede Pasek Suardika 132.887 suara.
Siapakah sosok Wedhakarna? Pria kelahiran 23 Agustus 1980 ini memperkenalkan dirinya dengan nama DR. Shri IGN Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputera Suyasa. Putra dari Shri Wedastera Suyasa dan Suwitri Suyasa ini pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Trisakti.
Saat ini dia menjabat sebagai Rektor Universitas Mahendradatta Bali, President The Sukarno Center, President The Hindu Center Indonesia.
Karirnya berawal sebagai model cover boy di Majalah Aneka Jakarta pada 1997.
Namun, namanya mulai dikenal secara nasional setelah memprotes sampul novel Dewi Lestari, sampul album Iwan Fals, dan film Sinta Obong yang di sutradarai Garin Nugroho karena dianggap melecehkan simbol agama Hindu
Prestasi yang dia banggakan selama ini adalah dinobatkan sebagai doktor termuda dan rektor termuda oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Gelar doktor tersebut diraih di Universitas Mahendradatta yang saat ini dia pimpin.
Nama Wedakarna di Bali semakin ramai diperbincangkan setelah dia menobatkan dirinya sebagai Raja Majapahit Bali dan mengumumkannya dalam media massa di Pulau Dewata.
Sebagai President The Hindu Center of Indonesia, Wedakarna memiliki program ekonomi Satyagraha, yakni ekonomi Hindu untuk Bali berdaulat. Dalam gerakan itu, dia menolak ekonomi syariah dan moratorium bank syariah di Bali.
Selanjutnya, mengedepankan ekonomi adat melalui Lembaga Perkreditan Desa, ekonomi Pancasila melalui Koperasi dan pemberdayaan Bank Perkreditan Rakyat.
