Menuju konten utama

Tokoh Papua Angkat Bicara Soal Presdir Baru Freeport

Menanggapi penunjukan Presdir baru PT Freeport, tokoh masyarakat Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin, berharap Chappy dapat diterima oleh masyarakat asli pemilik hak ulayat atas wilayah pertambangan Freeport.

Tokoh Papua Angkat Bicara Soal Presdir Baru Freeport
Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). Antara foto/Muhammad Adimaja.

tirto.id - Harapan masyarakat Papua agar Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia dijabat orang Papua kandas. Freeport Indonesia telah menunjuk Chappy Hakim sebagai Presdir baru menggantikan Maroef Sjamsoedin yang mengundurkan diri sejak Januari 2016 lalu.

Menanggapi penunjukan itu, tokoh masyarakat Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin, berharap Chappy dapat diterima oleh masyarakat asli pemilik hak ulayat atas wilayah pertambangan Freeport.

"Agar beliau dapat diterima oleh masyarakat maka sangat penting harus ada komitmen pribadi beliau untuk mengajak masyarakat pribumi pemilik hak ulayat di sini. Ajak dan bicara, diskusikan. Jangan lewat begitu saja, lalu Freeport bisa melakukan apa saja. Saya kira ini menjadi catatan penting bagi Pak Chappy," kata Yopi Kilangin di Timika, seperti diwartakan Antara, Rabu (22/11/2016).

Menurut dia, semenjak Maroef Sjamsoeddin mengundurkan diri harapan masyarakat Papua untuk mendudukkan putra daerahnya sebagai Presdir Freeport Indonesia sangat besar.

"Saya kira semua orang Papua punya keyakinan bahwa ketika perusahaan ini sudah puluhan tahun ada di Papua maka sudah waktunya anak-anak asli Papua turut terlibat aktif dalam membangun perusahaan dan daerah. Dengan menunjuk salah satu putra Papua menduduki jabatan Presdir Freeport berarti pemerintah memberikan kepastian soal keberpihakan kepada masyarakat Papua, bahkan dalam hal bisnis," ujar Yopi.

Pemerintah, kata Yopi, seharusnya memiliki komitmen soal keberpihakan terhadap perkembangan anak-anak asli Papua menduduki berbagai jabatan penting di Republik ini, termasuk memimpin Freeport.

"Kalau dihitung hingga sekarang, Freeport sudah lebih dari 40 tahun ada di Papua. Itu artinya, sudah seharusnya SDM Papua siap memimpin perusahaan sekelas Freeport," jelas Yopi, putra almarhum Mozes Kilangin, salah satu tokoh yang menandatangani dokumen 'Januari Agreement' 1974.

Dengan mempersiapkan dan mempromosikan putra-putri Papua menduduki jabatan tertinggi di Freeport, katanya, hal itu mau menunjukkan kepada semua pihak bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendorong dan memberdayakan putra-putri daerah Papua bukan sekadar mengeksploitasi kekayaan alam Papua saja.

Yopi berharap penunjukan Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI AU, menjadi Presdir PT Freeport Indonesia yang baru sudah melalui pertimbangan matang dan telah didiskusikan antarsemua stakeholders Freeport terutama Freeport McMoRan Copper & Gold Inc di Amerika Serikat selaku perusahaan induk dengan Pemerintah Indonesia.

"Beliau punya tugas utama untuk mempertahankan dan memastikan agar Freeport tetap bekerja di Papua," ujarnya.

Ia menambahkan, kelangsungan hubungan antara manajemen Freeport dengan pemilik hak ulayat di kawasan pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua serta pemerintah daerah perlu terus dijaga secara baik.

Para pemilik hak ulayat atas tambang Freeport, katanya, tidak sekadar diberikan perhatian dalam bentuk pelayanan karitatif, tapi mereka juga harus diajak agar memiliki andil dalam kebijakan-kebijakan ekspansi perusahaan.

"Jangan sampai ada kesan bahwa Freeport melakukan segala sesuatu tanpa pernah bicara dengan pemilik hak ulayat. Sekarang ini sudah banyak angkatan muda yang cukup berpendidikan dan memiliki wawasan. Ajak mereka untuk berdiskusi," ujar Yopi memberi saran.

Selain itu, katanya, kehadiran perusahaan tambang multi nasional tersebut diharapkan dapat memberi banyak manfaat kepada masyarakat lokal.

"Berilah kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja di Freeport. Tidak bisa masyarakat hanya terus meminta-minta atau tadah tangan ke Freeport. Kita mau ikut bekerja di Freeport," katanya.

Yopi menilai selama ini banyak pihak di sekitar lingkaran kekuasaan Freeport yang cenderung mempertahankan praktik-praktik nepotisme sehingga membuat warga asli Papua tidak berdaya.

"Contohnya saja, kalau ada satu orang dari suku tertentu naik jadi Presdir, nanti semua yang duduk di situ sampai cleaning service-pun orang tertentu itu saja. Kondisi seperti itu sudah berlangsung puluhan tahun di Freeport. Saya harap dengan kepemimpinan Pak Chappy hal-hal seperti ini dikikis sampai tuntas," ujar Yopi Kilangin.

Baca juga artikel terkait PRESDIR FREEPORT

tirto.id - Ekonomi
Sumber: antara
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH