tirto.id - Mayoritas rakyat di Indonesia (77%) menyatakan, COVID-19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka.
Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang Wabah COVID-19 yang dirilis secara online pada 17 April 2020.
CEO SMRC Sirojudin Abas menyebutkan, hasil survei menunjukkan sekitar 25 persen warga (atau 50 juta warga dewasa) menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman.
"15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu, dan 15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu," kata Abas melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Jumat (17/4/2020).
Survei yang dilakukan pada 9-12 April 2020 ini melibatkan 1200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 persen.
"Survei ini juga menunjukkan 67 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Yang menyatakan tidak ada perubahan 24 persen dan yang menyatakan lebih baik hanya 5 persen," jelas Abas.
Menurut SMRC, kata Abas, kalangan yang paling terkena dampak ini adalah mereka yang yang bekerja di sektor informal, kerah biru, dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian.
Sebanyak 92 persen responden menganggap COVID-19 mengancam nyawa manusia. Ada dua provinsi yang persentase warganya menganggap COVID-19 mengancam nyawa sangat tinggi, yakni Sulawesi Selatan (99%) dan DKI Jakarta (98%). Menyusul Jawa Barat (77%).
Sementara warga yang menganggap pemerintah pusat cepat menangani wabah Corona adalah sebesar 52 persen, dan 41 persen menganggap lambat.
"Sedangkan mayoritas warga Jawa Tengah (61%) dan Jawa Timur (61%) menganggap langkah pemerintah pusat cepat, di Jawa Barat hanya 41% warga menganggap pemerintah pusat bekerja cepat," terang Abas.
Demikian pula soal kecepatan pemerintah provinsi. Mayoritas warga Jawa tengah (73%), Jawa Timur (68%) dan DKI Jakarta (62%) menilai pemerintah provinsi bergerak cepat. Sementara di Jawa Barat hanya 39 persen warga menganggap pemerintah provinsi bergerak cepat.
Terkait aturan pemerintah soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), SMRC mencatat, sebanyak 87,6 persen warga setuju dengan PSBB untuk mencegah penularan Covid 19.
Namun, hanya 39 persen warga yang setuju bahwa seharusnya dikenakan denda atau penjara bagi mereka yang melanggar PSBB, dan sebanyak 31,2 persen menyatakan tidak setuju.
Menurut survei ini, yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah pengurangan penumpang mobil pribadi (86%), dan yang mendapat persetujuan warga paling rendah adalah aturan bahwa sepeda motor tidak boleh membonceng (63%) dan ojek online tidak boleh membawa penumpang orang (66%).
"Artinya, ada 34 sampai 37% yang keberatan dengan aturan bahwa motor tidak boleh membonceng," imbuh Abas.
Untuk yang setuju melakukan kegiatan ibadah di rumah, persentase terbesar adalah warga di Jawa Barat (54%), sementara 21 persen warga tidak setuju dengan kebijakan ibadah di rumah.
"Ini berarti ada sekitar 40 juta warga dewasa yang sebenarnya masih ingin melakukan kegiatan keagamaan di luar rumah," ujarnya.
Sedangkan yang setuju dengan kewajiban bekerja dari rumah saja sebanyak 76 persen warga. Tetapi di Jawa Barat, hanya 54 persen warga yang mendukung kebijakan tersebut.
Kemudian survei warga DKI tetap ingin pulang kampung (mudik) saat Lebaran nanti adalah 31 persen. Mereka yang ingin mudik ini termasuk juga kalangan yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi.
"Secara nasional, persentase warga yang ini mudik mencapai 11 persen atau setara dengan 20 juta warga dewasa," kata Abas.
Rekomendasi SMRC
Berdasarkan hasil survei yang telah dirilis tersebut, SMRC pun memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, pertama mensubsidi kelompok warga yang berpendapatan rendah, khususnya pekerja harian.
"Mengingat yang paling terdampak secara ekonomi adalah kelompok warga tersebut, kewajiban social distancing dan PSBB akan cenderung dilanggar oleh banyak warga yang rentan secara ekonomi. Dengan mensubsidi mereka mendesak agar penyebaran virus bisa ditekan," ujar Abas.
Yang kedua adalah segera melakukan dan mengawasi pelaksanaan bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi agar tepat sasaran serta menghindari penyimpangan.
Yang terakhir adalah memberikan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta.
"Hal ini mengingat masih tingginya minat para perantau untuk mudik, khususnya dari Jakarta," pungkas Abas.
Abas menambahkan, jika dilihat secara umum, warga di Jawa Barat terlihat memiliki kesadaran yang paling rendah akan bahaya penyakit ini dibanding wilayah lain. Warga Jawa Barat juga paling rendah dukungannya terhadap aturan-aturan dalam PSBB.
"Maka edukasi yang lebih intensif tentang bahaya COVID-19 dan penerapan PSBB perlu dilakukan terhadap warga di Jawa Barat," tutup Abas.
Editor: Maya Saputri
