tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan stimulus fiskal untuk menghadapi perlambatan ekonomi akibat wabah Corona (COVID-19) siap diluncurkan. Salah satunya, rencana penundaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 alias pajak karyawan.
Ia bilang, saat ini pemerintah tengah menunggu persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Presiden Joko Widodo.
"Jadi dari sisi pembahasan teknis di Kemenkeu 95 persen sudah selesai. Ini adalah secara etika policy, kami koordinasi dengan Menko dan kabinet. 5 persen sisanya keputusan timing dan harus dipresentasikan dulu ke Bapak Presiden,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Selasa (10/3/2020).
Hingga saat ini, pemerintah masih sudah membahas bebrapa detail, antara lain berapa bulan stimulus ini diberikan dan seberapa luas sektor yang akan ditarget.
Penundaan PPh 21, menurutnya, dijadikan salah satu stimulus lantaran pernah digunakan saat krisis finansial tahun 2008-2009.
Selain itu, stimulus fiskal lain yang dipersiapkan adalah relaksasi PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22. Kemenkeu juga masih mempercepatan restitusi pajak untuk menambah likuiditas keuangan perusahaan.
Hanya saja untuk sisa PPh 25 dan PPh 22, sektor mana saja yang bakal diberikan stimulus masih perlu dibahas.
“Kami Kemenkeu sudah siap. Tinggal strategi ekonominya saja. Penilaian situasi terkini and strategi yang dilakukan,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
