tirto.id - Pilkada Jawa Tengah 2024 berpotensi diwarnai penyebaran hoaks di ranah daring, termasuk media sosial dengan tujuan menjatuhkan lawan politik. Perlu upaya kolaboratif untuk mengantisipasi hal yang dapat meningkatkan eskalasi konflik tersebut.
Kasi Opini Publik, Bidang Informasi dan Komunikasi, Diskominfo Jawa Tengah, Danang Tri Hermawan, mengungkap konten hoaks pada momen pemilu selalu ada, termasuk saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) pada Februari 2024.
"Hoaks pemilu serentak kemarin itu mencapai 2.888 konten yang kami temukan. Ada 2003 isu, isu itu isu negatif," ungkap Danang saat menjadi narasumber dalam diskusi panel TikTok Goes to Campus: Melawan Disinformasi di Pilkada 2024 di Auditorium FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Selasa (1/10/2024).
Dia memprediksi, penyebaran konten hoaks terutama di media sosial berpotensi meningkat saat gelaran pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah kali ini.
Hal senada diungkap Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin. Menurutnya, potensi penyebaran hoaks selama proses pilkada sangat besar. Terutama penyebaran di media sosial yang penggunanya dari waktu ke waktu terus bertambah.
"Hoaks dapat beredar dalam berbagai bentuk, seperti berita palsu, manipulasi fakta, atau penyebaran informasi yang menyesatkan tentang kandidat, program, maupun proses pemilihan itu sendiri," tutur Amin dalam kesempatan yang sama.
Tantangan Hoaks di Pilkada Jawa Tengah
Jawa Tengah merupakan provinsi yang memberi pengaruh signifikan terhadap politik nasional. Provinsi ini memiliki jumlah pemilih 28.427.616 orang sesuai daftar pemilih tetap (DPT) pilkada Jawa Tengah 2024 yang dirilis KPU.
Pilkada Jawa Tengah kerap dikaitkan dengan ajang perang bintang. Istilah itu merujuk pada dua calon gubernur yang yang berlatar belakang purnawirawan jenderal bintang empat dan bintang tiga dari institusi berbeda.
Paslon nomor urut 01 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi diusung PDIP. Andika merupakan jenderal bintang empat mantan Panglima TNI.
Sementara paslon nomor urut 02 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Luthfi adalah jenderal bintang tiga mantan Irjen Kementerian Perdagangan yang sebelumnya menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Pakar politik dari FISIP Undip, Fitriyah, menyebut Pilkada Jawa Tengah tidak sekadar ajang perang bintang, tetapi wahana pertarungan antara dua kubu yang ingin saling mengalahkan, yakni PDIP versus kubu Joko Widodo alias Jokowi
"Masing-masing ada kecenderungan untuk saling mengalahkan. Ini pertarungan kelompok Jokowi dan PDIP," tutur Fitriyah.
Dengan kondisi tersebut, tantangan persebaran hoaks di Pilkada Jawa Tengah semakin tinggi. Bahkan, Fitriyah sudah melihat munculnya benih-benih konflik yang beredar di media sosial.
Dia mencontohkan dengan viralnya video yang memperlihatkan Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah seolah-olah enggan bersalaman dengan cagub Andika. Padahal, para pihak sudah mengklarifikasi bahwa hubungannya baik-baik saja.
"Kita sudah melihat riak-riak konfliknya, terakhir soal salaman saja jadi ramai di medsos," ujarnya.
Perlu Kolaborasi
Upaya mencegah hoaks dan meredam potensi konflik di Pilkada Jawa Tengah tidak bisa dilakukan sendiri. Melainkan membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari penyelenggara pemilu hingga peran aktif masyarakat.
Danang selaku pejabat Diskominfo Jawa Tengah menyebut, kolaborasi bisa dilakukan dengan banyak cara dan fleksibel disesuaikan dengan tupoksi dan kapasitasnya masing-masing. Diskominfo akan mengambil peran salah satunya dengan cara mengawasi persebaran konten digital.
"Kolaborasi tidak harus duduk bareng, sekarang teman-teman bisa menjalankan tugas dan fungsi masing-masing," ucapnya.
Bawaslu pun akan menjalankan tugasnya dalam mengawasi jalannya proses pemilu. Dalam upaya melawan hoaks, Bawaslu Jawa Tengah membentuk tim fasilitasi pengawasan konten internet atau pengawasan siber.
Namun, kata Amin, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi konten sangat terbatas. "Hanya 20 akun yang menjadi objek pengawasan kami," bebernya.
Karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat yang menemukan konten hoaks atau konten yang memicu konflik, dapat melaporkannya ke pihak berwenang seperti Bawaslu atau lembaga lain. Selain itu, masyarakat pengguna media sosial bisa turut memproduksi konten berbasis fakta untuk melawan konten hoaks.
Seorang kreator konten pada platform TikTok, Mas Ryee mencontohkan kreator atau generasi muda sepertinya dapat turut berkontribusi. Dia sendiri selalu menerapkan metode riset terhadap semua kontennya untuk mencegah kekeliruan.
"Kontan saya semua membahas fakta. Proses pembuatan kontenku itu 60-70 persennya riset. Sebelum nge-upload, tak cek berulang kali," ujar Ryee.
Sebagai platform video singkat, TikTok juga menaruh perhatian lebih terhadap upaya menyuguhkan konten yang bebas hoaks. Salah satu bentuk komitmennya yakni melalui kegiatan TikTok Goes to Campus: Melawan Disinformasi di Pilkada 2024 di empat kota, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Di Semarang, acara tersebut menggandeng FISIP Undip sebagai tuan rumah untuk membentuk komunitas pelapor hoaks. Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 mahasiswa.
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Undip, Almirah Azaria mengaku mendapat tambahan ilmu dari diskusi panel dalam acara TikTok Goes to Campus yang membahas bagaimana melawan disinformasi di Pilkada 2024.
Almirah menyadari perlunya peran serta masyarakat mencegah hoaks di ranah daring/online. "Ada banyak wawasan baru yang saya dapat,” ujarnya.
Seturut pernyataan Muhammad Faisal, mahasiswa Administrasi Bisnis Undip. Dia memperoleh ilmu baru, terutama mengenai bagaimana cara menganalisis suatu konten yang hoaks. Faisal beritikad menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Dwi Ayuningtyas
