tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI sedang menggodok rencana pemakaian lahan milik swasta untuk menyediakan fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Menurut Sandiaga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sedang menyusun rencana agar sejumlah RPTRA baru bisa dibangun di lahan-lahan milik swasta.
"Karena keterbatasan lahan, lagi digodok sekarang oleh Pak Agustino [Kepala Dinas Permukiman] agar bisa mengkonversi sebagian lahan-lahan yang dikuasai oleh privat. [Agar] sebelum mereka [Swasta] menggunakannya. [Lahan] bisa digunakan untuk ruang terbuka yang ramah anak," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta pada Senin (5/3/2018).
Dengan begitu, selama lahan belum dimanfaatkan oleh pihak swasta, Pemprov DKI berencana memakainya untuk lokasi RPTRA. Namun, Sandiaga mengatakan penerapan rencana itu memerlukan pembentukan aturan baru.
"Ini yang kita harapkan, tanggung jawab menyediakan ruang terbuka bukan hanya di pemerintah tapi juga masyarakat, yang mungkin punya lahan tapi belum akan dibangun. Ini yang mesti ada terobosannya [aturan]. Sekarang saya minta untuk dikaji, apakah itu bisa," kata Sandiaga.
Menurut dia, langkah tersebut bisa menjadi solusi agar pembangunan RPTRA bisa terus berjalan meski Pemprov DKI tak punya lahan atau menghentikan penganggaran pengadaan fasilitas itu di tahun depan.
"Kalau masyarakat membutuhkan RPTRA saya rasa pemerintah wajib memberikan solusi. Walaupun sudah habis dari segi lahan maupun anggaran, kita cari sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk memenuhi permintaan masyarakat," ujar dia.
Sandiaga belum menjelaskan detail teknis pemakaian lahan swasta untuk fasilitas RPTRA tersebut. Ia beralasan rencana ini masih sedang dipersiapkan oleh bawahannya.
"Teknisnya nanti, biarkan tim bekerja. Setelah bekerja nanti tim melaporkan. Prinsip dasarnya, apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bisa kita sediakan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan," kata Sandiaga.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Addi M Idhom
