tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berjanji menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada pekan ini. Meskipun, kata Risma jajaran Kemensos masih melakukan proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Risma memimpin langsung pemutakhiran DTKS yang dilakukan secara berkala pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pemutakhiran data merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan dinamis karena ada warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.
Politikus Partai PDI-P itu memastikan akan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan, sehingga semakin meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Dalam proses pemutakhiran data, Risma memimpin langsung rapat-rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), dan sebagainya.
Dengan rapat koordinasi lintas instansi, memastikan proses pemutahiran data berjalan dengan transparan dan partisipatif. Selain itu, penguatan akurasi data juga dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat.
“Dengan [dukungan perangkat] elektronik ke depannya bisa lebih cepat lagi. Tinggal diklik saja,” kata Risma melalui keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).
Selain lebih cepat dan akurat, penggunaan perangkat digital juga untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran.
Risma memastikan kesiapan Kemensos dalam mendukung kebijakan pemerintah mengantisipasi pemberlakukan penerapan PPKM Darurat.
Kemensos bersama sejumlah instansi lain yang berada pada klaster perlindungan sosial dengan menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Dia mengklaim data penerima bansos sudah siap sejak pekan lalu.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama PPKM Darurat, Risma menjelaskan terdapat tiga jenis bansos: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga di bulan Juli. BPNT/Kartu Sembako dari semula menjangkau 15,93 juta KPM, ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu perbulan.
Kemudian untuk BST yang menjangkau 10 juta KPM, disalurkan selama dua bulan yakni Mei dan Juni dan dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli. Indeks BST sebesar Rp300 ribu perbulan. KPM BST adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam DTKS, yang tidak menerima PKH dan BPNT atau Kartu Sembako.
Pemerintah mengalokasikan Rp13,96 triliun bagi 10 juta penerima KPM PKH Rp45,12 triliun untuk 18,8 juta penerima KPM BPNT/Kartu Sembako, dan Rp6,1 triliun bagi 10 juta penerima KPM BST.
Kebijakan terbaru Kemensos lainnya adalah menyalurkan bantuan beras kepada KPM PKH dan BST sebesar 10 kilogram. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh tanah air. Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat miskin terdampak pandemi tercukupi kebutuhan pokoknya.
"Kemensos juga telah menyalurkan berbagai bantuan lain, termasuk telur matang untuk memenuhi kebutuhaan nutrisi masyarakat, tenaga kesehatan dan relawan, sehingga mereka diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
