Reshuffle dan Kekuasaan yang Sulit Dikoreksi

tirto.id - Setiap ada isu pergantian menteri alias reshuffle, publik selalu menyambutnya dengan animo tinggi. Hal ini karena pergantian menteri mudah terlihat oleh publik. Ini masih ditambah dengan alasan yang melatarbelakangi reshuffle belum cukup jelas, membuat banyak orang punya teori dan analisis masing-masing.

Yang patut kita cermati, dalam setiap reshuffle: nama baru muncul, jabatan berpindah, dan harapan akan perubahan kembali tumbuh. Bagi warga yang menghadapi pelayanan berbelit atau kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan mereka, pertanyaan terpenting tetap sama: apakah pergantian itu akan membuat pemerintah lebih mampu menjawab persoalan mereka?

Pertanyaan tersebut semakin relevan di tengah penurunan kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Penurunan ini memperkuat kebutuhan akan perbaikan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, reshuffle dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kinerja sekaligus membangun kembali kepuasan publik. Secara politik, keberhasilan itu juga dapat menjadi modal dukungan dalam menghadapi Pilpres 2029. Namun, manfaat elektoral tersebut bergantung pada perubahan yang dirasakan masyarakat. Pergantian pejabat mungkin membangkitkan harapan, tetapi kepuasan yang bertahan membutuhkan hasil kerja yang nyata.

Reshuffle idealnya menyediakan kesempatan untuk menghasilkan perbaikan tersebut. Pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dapat diganti, koordinasi dibenahi, dan prioritas diperjelas. Kesempatan ini baru dapat menghasilkan perubahan apabila pejabat yang dipilih memiliki kompetensi, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Kualitas mereka juga perlu didukung oleh kepemimpinan presiden yang memberikan arah kebijakan yang jelas dan membuka ruang bagi koreksi.

Karena itu, penilaian terhadap figur dalam reshuffle perlu mencakup menteri yang diangkat maupun presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Menteri bertanggung jawab atas keputusan dan pelaksanaan tugas dalam bidangnya, sementara presiden bertanggung jawab atas pemilihan pejabat, arah kebijakan, serta lingkungan kerja kabinet. Jika kegagalan bersumber dari kebijakan yang keliru atau keengganan presiden menerima koreksi, pergantian menteri berisiko mempertahankan sumber kegagalan yang sama.

Dengan demikian, reshuffle merupakan ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ujiannya mencakup ketepatan memilih orang, kemampuan mengarahkan pemerintahan, dan kesediaan meninjau kembali keputusannya sendiri. Presiden perlu memungkinkan para menteri menggunakan penilaian profesional dan menyampaikan kenyataan yang mungkin tidak menyenangkan, agar persoalan dapat dikenali dan diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Perbaikan itulah yang dapat mengubah harapan atas pergantian pejabat menjadi dasar kepercayaan terhadap pemerintah.

Harapan Belum Menjadi Kepercayaan

Pergantian pejabat dapat membangkitkan harapan karena membuka kemungkinan bahwa pemerintahan akan bekerja lebih baik. Namun, kepercayaan membutuhkan dasar yang lebih kuat: alasan untuk meyakini bahwa kewenangan akan digunakan secara bertanggung jawab. Publik dapat berharap kepada menteri baru sekaligus menunggu bukti sebelum mempercayainya.

Margaret Levi dan Laura Stoker, dalam Political Trust and Trustworthiness (2000), membahas kepercayaan politik melalui penilaian warga terhadap pemerintah dan aktor politik. Kerangka ini mengarahkan perhatian pada kelayakan pemerintah untuk dipercaya. Keraguan publik perlu ditanggapi dengan pemeriksaan terhadap perilaku dan kinerja pemerintah, bukan sekadar upaya membuat warga lebih optimistis.

Untuk mengurai kelayakan itu, model Roger Mayer, James Davis, dan David Schoorman (1995) menawarkan tiga unsur: kemampuan, niat baik, dan integritas. Model tersebut dikembangkan dalam konteks organisasi. Sebagai kerangka analitis, ketiganya membantu menjelaskan mengapa kecakapan seorang pejabat belum cukup menjadi dasar kepercayaan publik.

Kemampuan berkaitan dengan kecakapan menjalankan tugas. Niat baik menyangkut kepedulian terhadap pihak yang mempercayakan tanggung jawab. Integritas berkaitan dengan kepatuhan pada prinsip yang dapat diterima pihak tersebut. Dalam pemerintahan, pertanyaannya mencakup apakah pejabat mampu menyelesaikan masalah, memperhatikan kepentingan warga, dan konsisten menjalankan prinsip yang dinyatakannya.

Seorang menteri bisa terampil mengelola program, tetapi menggunakan keterampilannya untuk mendahulukan kepentingan sendiri dan kelompok tertentu. Menteri lain mungkin memiliki kepedulian, tetapi gagal menerjemahkannya menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Rekam jejak dan cara mengambil keputusan karena itu lebih bermakna daripada kesan meyakinkan saat pelantikan.

Membangun kepercayaan juga tidak berarti meminta publik berhenti mengawasi. Kepercayaan dalam pemerintahan demokratis tetap memerlukan akses informasi dan kemungkinan mengoreksi penyalahgunaan kewenangan. Warga tidak harus mengetahui seluruh proses internal kabinet, tetapi perlu memperoleh penjelasan yang cukup untuk menilai keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Ketika Presiden Hanya Mendengar Kabar Baik

Memilih menteri yang kompeten baru menyelesaikan sebagian persoalan. Kompetensi dapat kehilangan manfaat ketika lingkungan kerja membuat orang enggan menggunakannya untuk menguji keputusan pemimpin.

Menteri memang harus memahami arah kebijakan presiden dan bekerja untuk melaksanakannya. Namun, pelaksanaan yang bertanggung jawab juga mencakup penyampaian kendala, perkiraan risiko, dan usulan perbaikan. Kesediaan mengingatkan bahwa suatu program sulit dilaksanakan dapat menunjukkan tanggung jawab terhadap tujuan pemerintahan.

Masalah muncul apabila loyalitas dipahami sebagai kewajiban membenarkan keputusan. Dalam lingkungan semacam itu, seorang pejabat dapat memperhitungkan bahwa laporan keberhasilan lebih aman daripada penjelasan mengenai hambatan. Risiko diperkecil, ketidakpastian disembunyikan, dan persoalan yang membutuhkan keputusan segera terlambat disampaikan.

Proses tersebut menciptakan penyaringan informasi. Presiden menerima gambaran yang telah disesuaikan dengan apa yang diperkirakan ingin didengarnya. Akibatnya, penilaian terhadap keberhasilan program dapat terlepas dari keadaan di lapangan. Penggantian menteri tidak otomatis memutus proses ini jika insentif untuk menyenangkan atasan tetap dipertahankan.

Penelitian Jen-Wei Cheng dan kolega (2022) terhadap 140 atasan dan 603 bawahan di militer Taiwan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang menekankan kepatuhan dan kontrol atasan berhubungan dengan kecenderungan bawahan hanya menyampaikan kabar baik dan lebih jarang mengemukakan peringatan tentang masalah. Temuan ini memperlihatkan pentingnya cara pemimpin merespons informasi yang tidak menyenangkan bagi keterbukaan laporan bawahannya.

Penelitian itu bukan penelitian tentang kabinet Indonesia. Namun, temuannya menyediakan pertanyaan yang relevan bagi pemerintahan: apakah pejabat dapat melaporkan kegagalan dan menyampaikan keberatan profesional tanpa takut dipermalukan atau dianggap tidak setia? Jika jawabannya tidak, kemampuan organisasi untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan dapat terhambat.

Ruang untuk berbicara tidak menghapus tanggung jawab. Kesalahan tetap perlu diperiksa dan kelalaian dipertanggungjawabkan. Yang dibutuhkan adalah pembedaan antara menyampaikan masalah dengan menyebabkan masalah. Menghukum pembawa kabar buruk justru berisiko membuat pemimpin kehilangan informasi yang diperlukan untuk bertindak.

Perubahan yang Bisa Diperiksa Publik

Reshuffle akan lebih bermakna apabila disertai penjelasan mengenai masalah yang hendak diperbaiki. Apakah persoalannya terletak pada kemampuan menteri, rancangan program, pembagian kewenangan, atau koordinasi antarinstansi? Tanpa diagnosis yang jelas, pergantian pejabat mudah menjadi jawaban umum atas persoalan yang membutuhkan perbaikan khusus.

Penjelasan tersebut perlu diikuti ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa. Untuk pelayanan publik, misalnya, pemerintah dapat menjelaskan perubahan waktu penyelesaian layanan dan penanganan keluhan. Untuk persoalan penyalahgunaan kewenangan, publik perlu melihat bagaimana pengawasan diperkuat dan temuan ditindaklanjuti. Ukuran itu membantu menghubungkan pergantian pejabat dengan perubahan yang dialami warga.

Evaluasi juga harus memberi ruang bagi kemungkinan bahwa kebijakannya sendiri perlu diubah. Jika setiap kegagalan hanya dibebankan kepada pelaksana, rancangan yang tidak realistis dapat terus dipertahankan. Menteri datang dan pergi, sementara sumber persoalan tetap berada di tempatnya.

Kritik warga, media, dan kelompok masyarakat membantu menguji laporan internal pemerintah. Pengalaman orang yang menerima layanan dapat memperlihatkan hambatan yang tidak muncul dalam presentasi keberhasilan.

Karena itu, kritik semestinya didengar dan dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan, bukan ditanggapi dengan ejekan atau diperlakukan sebagai serangan yang harus dilawan. Mengakomodasi kritik tidak berarti menerima setiap tuntutan, tetapi memeriksa substansinya, memberikan tanggapan yang beralasan, dan melakukan perbaikan ketika kritik tersebut menunjukkan kelemahan. Pemerintah memerlukan saluran pengaduan yang ditindaklanjuti serta keterbukaan informasi yang memungkinkan publik menilai kemajuan secara mandiri.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan reshuffle tidak berhenti pada susunan kabinet. Ukurannya juga terletak pada kesediaan pemerintah memperbaiki cara bekerja, termasuk mengoreksi keputusan pemimpinnya. Presiden dapat mengganti menteri melalui kewenangan politiknya. Tetapi membangun pemerintahan yang layak dipercaya membutuhkan kesediaan menerima kenyataan yang tidak selalu mendukung penilaiannya sendiri.

Pergantian pejabat dapat membangkitkan harapan, tetapi kepuasan publik perlu dibangun melalui perbaikan kinerja yang dirasakan masyarakat. Kepercayaan pun tidak dapat dilantik bersama pejabat baru. Ia tumbuh ketika pelayanan membaik, keputusan dapat dijelaskan, dan kesalahan sungguh diperbaiki. []

Penulis adalah Guru Besar Psikologi Sosial dan Perilaku Politik Universitas Padjadjaran.