Indeks Sumatra Selatan

Peristiwa penusukan itu bermula dari perselisihan yang dipicu masalah parkir.

Aiptu ET juga diduga mengintimidasi seorang pemilik kebun yang kelapanya dicuri.

Anggota Polda Sumsel kritis usai menderita 4 luka tusukan di perut akibat diserang komplotan begal saat sambilan ngojek.

"Memang biasanya kasus ISPA meningkat di musim kemarau. Sekarang, tanda-tandanya sudah ada apalagi karhutla makin luas.”

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 466 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

Tak jarang terjadi adu mulut dan gesekan antarwarga karena sama-sama ingin mendapatkan air segera.

Shandi menolak keras penetapan tersebut dan berencana melakukan perlawanan hukum atas penetapan tersangka yang menewaskan 19 orang tersebut.

Dua korban merupakan pasangan suami istri yang tengah menyadap karet di kebun mereka saat diserang beruang.

Kedua tersangka adalah SH selaku pemilik perusahaan truk tangki minyak mentah asal Jakarta dan Direktur ALS asal Medan, Sumatra Utara.

Para mahasiswa itu diduga tak biasa mengemudikan perahu sehingga menabrak kayu dan terbalik.

Karhutla 10 hektare di Ogan Ilir nyaris bakar kampung. Warga diimbau siaga dan dilarang keras membakar sampah atau lahan di musim kemarau. 

Krisis jumlah siswa di SMAN 7 Lubuklinggau berdampak sistemik. Guru terancam kehilangan hak tunjangan sertifikasi karena tak memenuhi kuota mengajar.

Kejari Palembang periksa 5 anggota DPRD terkait dugaan korupsi proyek lampu jalan Dishub. Total sudah 68 saksi dimintai keterangan.

Seorang siswi SMA anak penjual keripik di Palembang trauma berat dan takut ke sekolah usai diperkosa dua pria. Keluarga kini berjuang menuntut keadilan.

Pelaku penusukan merupakan mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talang Aur.

Ferdian menyebut Karhutla hingga pertengahan tahun ini terbilang sangat besar dibanding beberapa tahun terakhir dalam periode yang sama.

Korban dan beberapa siswa lain di SDN 8 Lubuklinggau dipukul seorang guru menggunakan mistar kayu ke bagian kaki dan tangan.

Aksi nekat EP ini menelanjangi borok birokrasi: bagaimana pemerintah daerah dengan mudahnya mangkir membayar upah pekerja.

Selain dugaan malapraktik, keluarga korban juga mendapati kejanggalan dalam dokumen rekam medis yang diterimanya.

Aktitivitas penambangan ilegal yang berada dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bukit Asam Tbk itu berpotensi merugikan total Rp95,5 miliar.