Kementerian BUMN meminta PT Pos Indonesia mengubah model bisnis yang diikuti perubahan pada semua aspek perusahaan. Langkah itu untuk mengatasi masalah keuangan di PT Pos.
Dari 193 negara anggota PBB, ternyata baru 27 negara yang telah membayarkan sumbangan mereka untuk organisasi tersebut. Hal ini disinyalir menjadi penyebab permasalahan arus kas keuangan pada organisasi internasional tersebut.