tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat. Setidaknya dengan APBN, rakyat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat.
“Dana APBN berasal dari uang rakyat, yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” ujar Puan dalam Sidang Tahunan MPR-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Belanja negara harus memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending.
Tidak hanya itu, dalam pidatonya Puan meminta pemerintah ke depan harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural. Masalah-masalah struktural dimaksud Puan diantaranya soal kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya; masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif,” pungkas dia.
Untuk diketahui, dalam postur RAPBN 2025, pendapatan negara diperkirakan Rp2.986,3 triliun, belanja negara Rp3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun (2,29 persen PDB) dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp24.270 triliun.
Belanja negara RAPBN 2025 juga akan memberikan dukungan anggaran untuk Program Pak Prabowo tentang makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp71 triliun.
Sebagai gambaran besar, arsitektur RAPBN 2025 untuk Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusatsebesar Rp2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
