tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan memproses secara hukum atas kejadian bendera partainya yang dicopot oleh seseorang yang diduga dimotori oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Camat di Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Sulawesi Utara.
"Pencopotan dan perusakan bendera PSI adalah tindakan melawan hukum! Kami DPW PSI Sulawesi Utara akan memproses hukum kejadian ini," ujar Ketua DPW PSI Sulawesi Utara, Melky J. Pangemanan melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (26/3/2019).
Tak hanya dicopot, Melky menjelaskan, jika bendera partai berlambang mawar itu juga dirusak dan digantikan bendera partai lain. Menurutnya, hal tersebut telah mencederai demokrasi.
Selaku Ketua DPW Sulut Pangemanan, dirinya mengimbau kepada semua pihak terutama pengurus dan kader PSI di Sulut agar jangan terpancing dan terprovokasi.
"Kita akan tempuh sesuai prosedur hukum. Laporkan ke Bawaslu dan pihak kepolisian," ucapnya.
Dirinya menegaskan, pencopotan dan perusakan bendera PSI tidak akan mematahkan semangat partai yang diketuai oleh Grace Natalie itu.
"Kehadiran Ketua Umum kami, Grace Natalie dalam kampanye di Tanah Toar Lumimuut akan semakin membangkitkan semangat kami untuk terus berjuang melawan korupsi, intoleransi dan ketidakadilan di negeri ini," pungkasnya.
Beredar sebuah video di media sosial di mana bendera yang dipasang PSI di wilayah Kairagi dicopot oleh oknum yang diduga Camat. ASN itu mengaku, pihaknya lebih dahulu memperoleh pemberitahuan dari partai yang saat ini Wali Kotanya bernaung.
Kejadian tersebut terjadi pada Selasa (26/3/2019) subuh. Pada video tersebut, Camat Mapanget dengan tegas tidak mengizinkan bendera PSI berdiri di wilayahnya, bahkan ada instruksi camat untuk menurunkan bendera tersebut dan diganti dengan bendera Partai Nasdem.
"Mereka terlebih dahulu memberitahukan ke saya, mereka sudah mulai dari Bandara," tegas Camat yang menggunakan kaos biru donker dalam video tersebut.
Kader PSI Junita Manangkot yang merasa dirugikan sekaligus merekam kejadian tersebut menuturkan, oknum camat tersebut berbohong.
“Nyatanya ada saksi kami yang duluan pasang dan dicabut oleh beberapa orang bahkan bendera kami ada yang ditaruh dekat tempat sampah," tutur Junita.
Yang membuatnya makin jengkel, oknum Camat itu ikut memasang bendera partai. Sehingga dirinya pun mempertanyakan netralitas dari ASN tersebut.
"Apakah diperbolehkan oknum camat ikut dalam pemasangan bendera?" kata Junita.
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
