Menuju konten utama

Presiden Jokowi Instruksikan Lima Hal untuk Pelaksanaan Tugas Polri

Presiden Jokowi memberi lima instruksi sebagai pedoman Polri dalam pelaksanaan tugas saat menjadi Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-73.

Presiden Jokowi Instruksikan Lima Hal untuk Pelaksanaan Tugas Polri
Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan HUT ke-73 Bhayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

tirto.id - Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-73, acara puncak berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ia menginstruksikan lima hal sebagai pedoman Polri dalam pelaksanaan tugas.

"Pertama, terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," kata Jokowi di lokasi, Rabu (10/7/2019).

Kedua, lanjutnya, mengedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat, tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan.

"Kelima, perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri," ucap Presiden.

Jokowi juga mengapresiasi Polri yang dinilai kerja keras dan pengabdian polisi telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik.

Joko Widodo memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang dihadapi Polri.

"Terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di ruang siber," tutur dia.

Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai kejahatan lintas negara, lanjut Presiden, seperti peredaran narkotika dan human trafficking memerlukan penanganan secara profesional.

Presiden menegaskan kejahatan terhadap kekayaan negara, seperti tindak pidana korupsi, illegal fishing, illegal mining dan illegal logging harus diberantas demi melindungi kepentingan negara.

"Demikian pula kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, harus ditindak secara tegas dan berkeadilan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat," terang Jokowi.

Baca juga artikel terkait HUT BHAYANGKARA atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dhita Koesno