tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menyetujui permintaan anggaran kilat senilai Rp2 miliar untuk membangun 200 titik sumur bor yang diajukan Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin. Persetujuan itu diberikan saat Prabowo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) perkembangan penanganan karhutla yang digelar secara hybrid, Senin (12/10/2026).
"Saya kirim Rp2 miliar, (untuk membuat) 200 titik (sumur bor)," kata Prabowo dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).
Langkah tersebut diambil Prabowo setelah mendengarkan laporan langsung dari Pangdam Zainul terkait sulitnya pemadaman darat di areal rawa, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Medan yang terisolasi dan tidak bisa diakses kendaraan mobil membuat satgas di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan pompa air portabel (Alkon) serta sumber air bawah tanah.
"Suatu lubang bor berapa biaya untuk bayar upahnya?" tanya Prabowo dalam rapat tersebut.
Zainul menjelaskan estimasi biaya pembuatan satu titik sumur bor di kawasan rawa setempat sekitar Rp10 juta. Presiden Prabowo kemudian tanpa ragu langsung menyetujui alokasi dana darurat untuk mempercepat proses pemadaman di lapangan.
Tidak hanya dukungan anggaran pembuatan sumur bor, Prabowo juga melipatgandakan bantuan peralatan operasional. Saat Zainul mengajukan kebutuhan 50 unit mesin pompa air untuk mendukung pendinginan lahan, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengirimkan hingga 200 unit pompa air yang didatangkan langsung dari Pulau Jawa.
"Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200," tegasnya.
Selain untuk mempercepat pemadaman titik api yang tersebar, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembuatan sumur bor juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan presisi dan mitigasi karhutla berbasis desa.
"Nanti, kita berdayakan juga masyarakat untuk bantu membuat bor air itu. Pencegahan, saya minta segera diatasi," ujar Presiden.
Sementara itu, berdasarkan data BNPB per 12 Oktober 2026, total area yang masih terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi dua wilayah dengan penanganan paling berat. Dengan adanya kucuran anggaran kilat dan penambahan peralatan ini, pemerintah berharap penanganan karhutla di jalur darat dapat berjalan lebih optimal.
"Saya minta segera diatasi," tutup Prabowo.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id

































