tirto.id - Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, mengkritik langkah pemerintah yang ingin menerapkan standar new normal (kelaziman baru) dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Ia menilai pemerintah harus memperhatikan ranah pendidikan pesantren jika konsep itu diterapkan.
"Jika kebijakan tersebut dijalankan untuk semua bidang kehidupan masyarakat, maka pondok pesantren juga akan terkena kebijakan tersebut. Sebab, pertengahan bulan syawal sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas pendidikan," kata Awiek lewat keterangan tertulisnya yang diterima wartawan Tirto, Rabu (27/5/2020) pagi.
Kata Awiek, jika menerapkan kebijakan new normal, maka pemerintah juga harus menjamin standar protokol kesehatan new normal juga berjalan di pesantren.
"Padahal, infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih sangat kurang," katanya.
PPP mengusulkan agar pemerintah untuk mencarikan skema lain di luar new normal di ranah pondok pesantren. Kata Awiek, salah satunya dengan memfasilitasi materi pendidikan diniyah secara virtual bagi para santri yang disiarkan oleh LPP TVRI maupun LPP RRI.
"Serta bekerja sama dengan vendor telekomunikasi serta menggandeng BANK BUMN Syariah, yang selama ini sebagai tempat setoran dana haji, untuk membantu pembelajaran di pesantren. Termasuk juga santri yang mengikuti pendidikan sekolah dan madrasah menyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud dan Kemenag," katanya.
Pemerintah Indonesia berencana untuk membuat kebijakan new normal yakni memulai kehidupan normal baru dengan standar kesehatan dunia seperti memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan.
Presiden Jokowi akan menerapkan protokol kesehatan lebih disiplin sebagai persiapan penerapan new normal (kelaziman baru) di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota di Indonesia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
