tirto.id - Polri mengamankan distribusi surat suara dan hari pencoblosan pemilu mendatang. Kepolisian merinci jumlah personel yang mengamankan rangkaian pemilu mulai dari lokasi percetakan, tempat pemungutan suara maupun di kantor penyelenggara pemilu.
Data sementara yang diperoleh Tirto, sebanyak 4.174 personel berasal dari Mabes Polri, sementara 267.706 personel berasal dari Polda jajaran. Total keseluruhan berjumlah 271.880 personel.
“Di lokasi percetakan ada 205 personel yang dilibatkan menjaga 41 tempat percetakan surat suara,” ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Rinciannya, kata Dedi, lima anggota polres setempat per tempat percetakan. Selain itu, 82 personel Brimob juga membantu pengamanan jika dibutuhkan. Lalu 41 lokasi percetakan terdapat di Jakarta (6 lokasi), Jawa Tengah (6 lokasi), Jawa Barat (12 lokasi), Jawa Timur (12 lokasi), Bali (2 lokasi), Banten (1 lokasi) dan Sulawesi Selatan (2 lokasi).
Untuk proses distribusi dari lokasi percetakan ke gudang penyimpanan surat suara, 12 polisi dikerahkan dalam perjalanan tersebut. Sementara itu, pada hari pencoblosan akan ada 10 polisi yang bersiaga di tempat pemungutan suara.
Di tingkat kecamatan, sambung Dedi, 15 personel siap bertugas. Untuk tingkat kabupaten/kota ada 30 anggota, sedangkan kantor KPU provinsi dijaga oleh 100 orang.
“Lainnya, penjagaan di KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu akan kami kerahkan 30 personel di masing-masing tempat itu,” jelas dia.
Diketahui, KPU resmi melakukan proses cetak surat suara pada Minggu (20/1/2019) dengan nilai kontrak sebesar Rp603.342.100.900. Berdasarkan data yang dirilis KPU, Kamis (28/3/2019) lalu, pendistribusian surat suara di 34 provinsi di Indonesia telah mencapai 94,8 persen atau sebanyak 921.335.353 lembar.
Wakabaintelkam Mabes Polri, Irjen Pol Suntana meminta kepada pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk mengecek ulang kesiapan logistik dan personel pada hari pencoblosan pemilu, misalnya dengan menyiagakan unit Perlindungan Masyarakat (Linmas).
“Kami mohon pihak pemda untuk mengecek kesiapan Linmas, bukan hanya yang ada di tempat pemungutan suara (TPS), tapi juga yang berjaga di kantor kelurahan, kecamatan dan kabupaten,” kata dia di acara Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2019, di Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Tujuannya, lanjut Suntana, sebagai unit cadangan untuk membantu personel TNI dan Polri jika dalam suatu daerah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
