tirto.id - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya surat pemberitahuan terkait dengan rencana aksi dari Aliansi Presidium Forum Masyarakat Jakarta Utara (Formaju) terhadap pengelola Hotel Alexis.
"Belum kita terima pemberitahuannya," kata Argo di Jakarta, Selasa (17/10/2017),
Argo menambahkan, begitu surat pemberitahuan terkait dengan rencana aksi LSM itu diterimanya, maka akan langsung dianalisis oleh Direktorat Interlkam Polda Metro Jaya.
Argo menegaskan bahwa tuntutan massa yang bertujuan untuk menutup Hotel Alexis seluruhnya merupakan kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta.
"Kita back up pengamanan terkait kebijakan pemerintah daerah," kata Argo, sebagaimana dikutip Antara.
Sebelumnya, beredar pesan singkat serta selebaran yang berkaitan dengan rencana aksi massa yang menuntut penutupan Hotel Alexis di Jakarta Utara pada Kamis (19/10/2017). Selebaran itu mengklaim 1.000 orang dari sejumlah elemen kelompok masyarakat akan berunjuk rasa menuntut Alexis ditutup.
Pada awalnya, gerakan ini akan melakukan aksinya di Balai Kota pada Senin, 16 Oktober 2017 kemarin yang bertepatan dengan pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun koordinator dari aksi tersebut, Alfian Nur Fitroh tidak menjawab saat dihubungi reporter Tirto terkait dengan rencana aksi tersebut.
Sedangkan Alex Tirta, orang yang disebut-sebut pemilik dari bisnis Hotel Alexis saat dihubungi reporter Tirto menolak berkomentar terkait desakan untuk menutup Alexis.
“Waduh saya lagi sibuk, saya lagi ada acara di Yogya. Ini saya lagi rapat juga, mohon maaf,” kata Alex.
Penutupan Hotel Alexis sebelumnya juga menjadi perdebatan dalam acara debat calon gubernur di Hotel Bidakara pada 31 Januari 2017 lalu. Anies Rasyid Baswedan terlebih dahulu menyindir Ahok soal Alexis.
“Untuk urusan pengurusan kita tegas. Kalau soal prostitusi kita lemah,” kata Anies dalam acara debat.
Anies bahkan melontarkan janjinya apabila terpilih menjadi gubernur nantinya yakni menutup Alexis.
"Ya, komitmen kita melaksanakan perda. Jadi semua pelanggaran akan kita tindak dan perda itulah yang akan menjadi pegangan," ujar Anies.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
