Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membatalkan pengajuan peminjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan akan mengoptimalkan ketersediaan anggaran dalam APBD Jabar 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak jadi mengambil pinjaman. Dia juga menyebut, program pembangunan tahun 2026 akan tetap dilaksanakan sesuai skala prioritas.
Dedi mengatakan, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung 100 persen dalam dua setengah bulan ke depan. Meski dana bagi hasil (DBH) tertunda, ia menegaskan pembangunan tetap dipercepat.
"Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan kedepan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun," kata Dedi dalam keterangan resmi, Minggu (18/10/2026).
Ia mengakui, kondisi fiskal Pemprov Jabar saat ini mengalami kekurangan. Kendati demikian, Dedi memastikan pembangunan tetap berjalan melalui optimalisasi anggaran yang tersedia.
Dedi menjelaskan akan menerapkan mekanisme tunda bayar. Cara ini sebagai solusi alternatif saat ajuan peminjaman ke PT SMI urung diterapkan. Lewat mekanisme tersebut, pembayaran sejumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada 2026 akan dilakukan pada 2027.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” bebernya.
Dedi juga menyampaikan permohonan maaf kepada wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada akhir pekan ini apabila mengalami kemacetan di sejumlah ruas jalan. Ia menjelaskan, kepadatan lalu lintas tersebut berkaitan dengan pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan, baik melalui pengaspalan menggunakan hotmix maupun pengecoran beton.
KDM -- panggilan akrab Dedi -- turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat yang dinilainya konsisten mendukung program pembangunan dan pengelolaan anggaran agar belanja pemerintah tepat sasaran. Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang terus memberikan arahan dan bimbingan terkait pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, Dedi mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Menurut dia, penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah provinsi untuk menjalankan program pembangunan.
“Terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” terangnya
Penulis: Akmal Firmansyah
Editor: Ilham Choirul Anwar
