tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu hasil pertemuan antara Dinas Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Kereta Api yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, terkait hasil pemeriksaan LRT Jakarta.
"Jadi saat ini sedang menunggu hasil pertemuan antara dishub dengan Direktorat Jenderal Kereta Api terkait permintaan konfirmasi dari pihak Dishub, atas hasil pemeriksaan SOP, pengoperasian dan perawatan sarana," kata Anies saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Jumat (10/5/2019).
Saat keterangan dari Pemerintah Pusat sudah keluar, Dishub DKI akan mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai syarat nanti dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PTSP] untuk bisa mengeluarkan izin bagi LRT Jakarta.
"Jadi sebenarnya [LRT Jakarta] lebih kepada aspek-aspek administratif. Aspek-aspek administrasi ini nampaknya kecil tapi punya konsekuensi kepada ketertiban kami bila ada masalah, bila di kemudian hari ditemukan hal yang tidak benar, bila administrasi tidak benar muncul masalah," jelas Anies.
Corporate Communication PT LRT Jakarta, Melisa Suciati menyampaikan pihaknya tinggal menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulai operasi komersial.
"Untuk operasi komersial, kami menunggu arahan dari Pemprov [DKI] ya," kata Melisa saat dihubungi pada Rabu (8/5/2019) lalu.
Melisa mengatakan, untuk perizinan, pihak LRT Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah mengirimkan surat ke Pemprov DKI terkait kesiapan operasi pada 2 April 2019. Setelah mengirimkan surat tersebut, jelas Melisa, LRT Jakarta tetap melanjutkan pengerjaan untuk penyempurnaan sistem.
"Mulai dari ticketing, terus fasilitas di stasiun, fasilitas keretanya juga," ujar Melisa.
"Jadi penyempurnaan sistem secara keseluruhan sembari menunggu arahan dari Pemprov [DKI] untuk LRT bisa dioperasikan secara komersial," tambahnya.
Secara keseluruhan, ungkap Melisa, terdapat lima stasiun yang sudah siap.
"Lima stasiun terbentang dari Boulevard Utara depan Mal Kelapa Gading, terus Boulevard Selatan, terus Pulomas, Stasiun Pulomas, Stasiun Equistrian atau Pacuan Kuda, sampai Stasiun velodrom," tutur Melisa.
"Kelimanya ini pembangunannya sudah 100 persen menurut info dari pengembang kami, yaitu Jakpro," sambung dia.
Untuk tarif, penentuan yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta adalah Rp5 ribu.
"Tarifnya Rp5 ribu flat, bukan distance base, tapi per trip saja. Satu kali trip Rp5 ribu gitu," tukasnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
