tirto.id - Pemerintah pastikan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri tetap menjadi prioritas dan instrumen utama dalam pengisian Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengklaim pemerintah sejak awal memprioritaskan dan mendorong beras produksi dalam negeri sebagai komponen utama pengisian CBP dan pemasok program hilirisasi pangan.
"NFA telah menugaskan Perum BULOG untuk semaksimal mungkin melakukan penyerapan gabah dan beras dalam negeri secara optimal, khususnya saat musim panen raya di semester pertama tahun ini dan saat panen gaduh jelang akhir tahun. Untuk mendukung itu, kita juga sudah terbitkan instrument peraturan untuk menaikan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah dan beras agar BULOG lebih berdaya saing," kata Arief dikutip dalam keterangannya yang diterima Tirto, Sabtu (8/7/2023).
Arief menambahkan sampai dengan 5 Juli 2023 total penyerapan beras dalam negeri yang telah direalisasikan BULOG sebanyak 701 ribu ton. Jumlah ini berkontribusi terhadap terlaksananya program stabilisasi pasokan dan harga beras, seperti program bantuan pangan beras. Dalam program tersebut seluruh pasokan beras dipenuhi dari hasil penyerapan dalam negeri.
“Sampai dengan 5 Juli ini penyaluran telah terealisasi 99 persen, artinya sekitar 637 ribu ton CBP hasil pengadaan dalam negeri telah digelontorkan, jelasnya.
Menurut Arief, pemanfaatan CBP untuk mendukung berbagai program stabilisasi pasokan tersebut berdampak pada percepatan perputaran stok beras di Gudang BULOG.
“Saat ini stok CBP kita yang ada di BULOG berisi beras new crop yang kualitasnya baik. Tidak ada lagi beras sisa stok yang telah disimpan beberapa tahun sehingga kualitasnya menurun,” jelasnya.
Tercatat, per 5 Juli 2023 ini BULOG memiliki stok CBP sebanyak 557 ribu ton yang terdiri dari stok CBP hasil pengadaan/penyerapan dalam negeri 207 ribu ton dan stok CBP hasil pengadaan luar negeri 350 ribu ton.
“Stok CBP hasil pengadaan dalam negeri relatif lebih kecil karena kita terus gunakan secara berkala, salah satunya untuk kebutuhan bantuan pangan beras seperti yang disampaikan di awal,” imbuhnya.
Adapun terkait stok CBP hasil pengadaan luar negeri, Arief menyampaikan, stoknya saat ini sekitar 63 persen dari total stok CBP.
"Itu memang sengaja kita simpan, mengingat tujuan awal pengadaan luar negeri adalah hanya untuk mengamankan stok CBP guna berjaga-jaga mengantisipasi kondisi kedaruratan. Jadi selama stok CBP dalam negeri masih tersedia kita prioritaskan penggunaan yang dalam negeri," katanya.
Arief menuturkan, pengadaan luar negeri atau impor untuk pengisian CBP dilakukan sebagai opsi terakhir, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi prognosa stok beras tahun 2023.
Di mana berdasarkan data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Mei 2023, realisasi produksi beras per Mei 2023 tercatat sebesar 2,77 juta ton atau terkoreksi 40 ribu ton. Setelah Mei produksi dalam negeri berangsur menunjukkan penurunan dari puncak panen di bulan Maret 2023.
“Melihat tren ini tentunya langkah antisipasi melalui pengadaan luar negeri harus diambil untuk mengamankan stok beras nasional. Mengingat kebutuhan konsumsi beras nasional tahun 2023 diproyeksikan sekitar 30,8 juta ton,” ungkapnya.
Arief memastikan, pengadaan luar negeri dilakukan secara terukur dan diperuntukan hanya untuk mengisi stok CBP, sehingga dipastikan tidak masuk ke pasar komersial yang dapat mengakibatkan terganggunya harga beras petani.
“Kondisinya memang sangat terpaksa dan impor yang diproyeksikan 2 juta itu baru masuk 500 ribu ton, jadi tidak seperti yang dibayangkan 2 juta langsung masuk, dari practical tidak semudah itu. Kita pastikan lakukan secara terukur sesuai arahan Bapak Presiden jangan sampai pengadaan luar negeri mengakibatkan harga di tingkat petani jatuh,” pungkasnya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Bayu Septianto
