Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengusulkan agar bangunan dan infrastruktur yang ada di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, digunakan sebagai perkantoran bagi kebutuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau pemerintahannya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara) bisa menjadi prioritas," kata Aria Bima di Komplek MPR/DPR RI, Selasa (22/7/2025).
Politisi PDIP tersebut juga meminta seluruh BUMN untuk menjual gedung dan aset mereka yang ada di Jakarta. Hasil penjualan tersebut, diharapkan dapat digunakan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana di IKN.
"Dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN," katanya.
Aria membandingkan dengan tata kota di Cina yang memiliki wilayah khusus yang diperuntukkan bagi BUMN. Oleh karenanya, meski IKN belum bisa menjadi pusat pemerintahan, namun proses pembangunannya tetap berjalan.
"Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di Cina kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN," ujarnya.
Meski demikian, Aria menyerahkan sepenuhnya keputusan penempatan BUMN ke IKN kepada pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya menerima dan mendukung seg la bentuk kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan IKN, termasuk soal penempatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di IKN.
"Distribusi pembagian kerja atau mewakilinya sebagai Wapres seperti apa? Tentu itu penting, kalau belum menjadi Istana Negara tidak ada salahnya kalau kita legasikan sebagai Istana Presiden," jelasnya.
Aria Bima masih beranggapan bahwa IKN penting untuk kemaslahatan bangsa. Dia menilai keberadaan IKN dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur yang selama ini jarang terjamah oleh pemerintah.
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditandai dengan bentuk semakin minimnya kesenjangan antarwilayah," tegasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Hendra Friana
