Menuju konten utama
Kasus Suap APBD Jambi

PDIP Tak Toleransi Fraksi DPRD Jambi yang Minta Uang Ketok Palu

Fraksi PDIP DPRD Jambi diduga meminta uang ketok palu saat sidang pembahasan RAPBD 2017.

PDIP Tak Toleransi Fraksi DPRD Jambi yang Minta Uang Ketok Palu
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Bakal Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat Rapat Koordinasi Nasional di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (1/9/2018). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

tirto.id - PDIP menyatakan akan mengklarifikasi informasi soal fraksi PDIP di DPRD Provinsi Jambi yang mengancam walk out jika tak ada uang ketok palu dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 lalu.

"Akan diklarifikasi. Mengingat ini sudah masuk proses hukum," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada Tirto, Jumat (21/9/2018).

Ia mengaku dirinya belum mendapat informasi dari DPD Jambi soal hal ini. Namun ia mengklaim pihaknya tidak akan mentolerir perilaku yang bertentangan dengan ideologi partai.

"Sama sekali tidak dibenarkan sikap dan perilaku politik yg tidak mencerminkan ideologi partai," katanya.

Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola, Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mengatakan anggota DPRD Jambi Fraksi PDIP mengancam akan walk out dalam sidang pembahasan RAPBD Jambi 2017 jika tak ada uang ketok palu. Padahal Cornelis dan Zumi Zola sudah berkomitmen tak ada uang ketok palu.

"Salah satu anggota Fraksi PDIP menanyakan, 'ada uang ketok palunya tidak?' Saya katakan, saya tidak berani, terus terang. Dia bilang, 'kalau ketua tidak berani, apalagi kami, kalau gitu tunda saja'," kata Cornelis kepada majelis hakim.

Cornelis sendiri mengaku dirinya dan Zumi tak berani menyiapkan uang ketok palu untuk pengesahan RAPBD 2017. Sebab, sebelumnya ada seorang anggota Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kopsurgah KPK) menelepon Zumi memperingatkan kalau akan ada Operasi Tangkap Tangan terhadap anggota DPRD Jambi.

"Jadi dari situ kami commit kami tidak akan mau ikutin maunya anggota ini nantinya," kata Cornelis.

Situasi jadi makin runyam karena ada sanksi dari Kementerian Dalam Negeri yang membayangi Provinsi Jambi jika APBD 2017 telat disahkan. Salah satunya adalah, gubernur dan Anggota DPRD takkan mendapat gaji selama 6 bulan.

Khawatir sikap dari fraksi PDIP akan menular ke fraksi lainnya, Cornelis memerintahkan seseorang bernama Kusnidar untuk mencari tahu sikap dari masing-masing fraksi. Namun Kusnidar malah menghubungi Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin. Setelah itu uang ketok palu akhirnya diberikan kepada anggota DPRD.

Baca juga artikel terkait KASUS SUAP APBD JAMBI atau tulisan lainnya dari Mohammad Bernie

tirto.id - Hukum
Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Dipna Videlia Putsanra