tirto.id - Tim pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, optimistis empat menteri dari kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meringankan kerjanya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
Sejumlah menteri yang akan dipanggil, yakni Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
"Terus terang saja, kami sangat berharap sekali kalau semua menteri dipanggil datang. Karena kalau mereka dipanggil, menurut kami, kami tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah," kata Otto usai sidang PHPU Pilpres 2024 dengan agenda keterangan saksi atau ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Otto menuturkan, jika MK memanggil Sri Mulyani serta Risma, polemik bantuan sosial (bansos) akan semakin jelas di sidang PHPU Pilpres 2024. Tak cuma itu, polemik penjabat (pj) kepala daerah jiga akan semakin jelas.
Dia juga optimistis, bansos yang diklaim memengaruhi peroleha suara Prabowo-Gibran bakal terbantahkan dengan para saksi tersebut.
"Saya punya keyakinan, itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo-Gibran," ucap Otto.
Ketua MK sekaligus pimpinan sidang PHPU, Suhartoyo, menyebutkan para pihak yang akan dipanggil adalah Muhadjir Effendy serta Airlangga Hartarto.
"[Kemudian], Sri Mulyani Menteri Keuangan, Tri Rismaharini Menteri Sosial, dan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," sebut Suhartoyo saat sidang.
Dia mengatakan, keterangan kelima pihak itu dikategorikan penting untuk didengar saat sidang sengketa Pilpres 2024. Menurut Suhartoyo, MK tak hanya memfasilitasi permohonan Anies-Imin maupun permohonan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan pemanggilan tersebut.
Suhartoyo menuturkan, pemanggilan para pembantu Jokowi serta DKPP itu merupakan hasil rapat para hakim konstitusi pada Senin ini. Tidak hanya itu, dia menuturkan, pemanggilan tersebut merupakan kepentingan delapan hakim konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024 ini.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Intan Umbari Prihatin
