Masuk tirto.id
tirto.id - Ekonom menilai upaya pemerintah melakukan moratorium sementara pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi sebagai upaya strategis dalam mengendalikan pasokan sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi nikel Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai moratorium pembangunan smelter baru yang dilakukan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional. Menurutnya, dominasi Indonesia yang memasok lebih dari 60 persen produksi nikel dunia perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan pasokan yang konsisten, bukan semata-mata dengan terus memperbesar kapasitas produksi.
Yusuf menjelaskan, pengendalian pasokan Indonesia telah menunjukkan pengaruh terhadap pergerakan harga nikel internasional. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati 20.000 dolar AS per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250–260 juta ton. Namun, harga kembali bergerak ke kisaran 16.500 dolar AS per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.
"Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," ujar Yusuf dalam keterangan, Kamis (8/10/2026).
Menurut Yusuf, kebijakan pengendalian produksi berpotensi memperkuat penerimaan negara apabila mampu menciptakan tingkat harga yang lebih sehat tanpa menekan volume produksi secara berlebihan. Ia mencatat penerimaan negara dari sektor nikel hingga 31 Agustus telah mencapai sekitar Rp21 triliun, atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor nikel dan produk turunannya pada semester pertama meningkat 69,3 persen menjadi 6,54 miliar dolar AS.
Yusuf menambahkan, langkah moratorium perlu dibarengi dengan pengalihan investasi menuju industri hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Pengembangan teknologi pengolahan seperti high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai dinilai dapat memperpanjang rantai nilai industri nikel di dalam negeri. Namun, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan teknologi, pasar, dan industri pendukung agar investasi baru tidak kembali memperbesar kapasitas produk antara yang telah mengalami kelebihan pasokan.
"Untuk sumber daya yang tidak terbarukan, saya setuju dengan logika menahan eksploitasi ketika harga hanya menghasilkan margin yang tipis. Strategi ini efektif jika kebijakan kuota dan moratorium konsisten, serta pemerintah memastikan investasi baru masuk ke tahap pengolahan yang memang belum tersedia, bukan kembali memperbesar kapasitas produk antara," kata Yusuf.
Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin, menilai rencana moratorium merupakan langkah rasional untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar global. Terlebih, berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) yang dikutipnya, pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus sebesar 261 ribu ton pada 2026.
"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri nikel global dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap produksi tambang dunia pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026. Besarnya kontribusi tersebut memberikan Indonesia ruang untuk memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan internasional melalui pengelolaan produksi yang terukur.
Amirusholihin menjelaskan, kebijakan pengendalian produksi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar apabila diiringi penguatan industri hilir. Dengan cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa setiap ton nikel yang diekstraksi mampu menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia. Apabila produksi dapat dikelola sehingga pasar lebih seimbang dan nikel diproses menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan nilai ekspor, penerimaan pajak dan PNBP, investasi, serta lapangan kerja," jelasnya.
Lebih lanjut, Amirusholihin mendukung arah kebijakan pemerintah yang ingin memperdalam hilirisasi dari produk setengah jadi menuju produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Menurutnya, pembangunan smelter merupakan tahap awal yang perlu dilanjutkan dengan pengembangan industri stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda, hingga baterai. Langkah tersebut sekaligus dapat memperkuat penguasaan teknologi dan memperbesar manfaat ekonomi yang dinikmati industri domestik.
"Pengendalian produksi dapat membantu menjaga umur cadangan dan menghindari produksi yang berlebihan ketika pasar sedang mengalami surplus. Sementara itu, pendalaman hilirisasi memastikan bahwa setiap ton nikel yang ditambang memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kedua kebijakan tersebut harus berjalan bersama," tegas Amirusholihin.
