tirto.id - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara bertemu dengan Direktur Kebijakan Publik Twitter untuk Asia Pasifik, Kathleen Reen dan Agung Wicaksono dari Twitter Indonesia di Jakarta, pada Senin (20/2/2017).
Pertemuan keduanya berlangsung untuk membahas penyebaran berita palsu atau hoax, akun palsu, ujaran kebencian, wacana terorisme dan kekerasan di twitter.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah Indonesia dan twitter telah bersepakat untuk bekerjasama menangkal hoax dan berbagai konten negatif lainnya.
"Kominfo dan Twitter mempunyai keprihatinan yang sama atas permasalahan yang muncul di media sosial, terutama terkait dengan aktivitas teroris, akun palsu di sosial media, konten-konten yang berbau SARA, kekerasan dan perilaku kasar," kata Semuel dalam siaran pers Kemenkominfo pada Senin (20/2/2017).
Semuel menambahkan Twitter dan Kemenkominfo akan mendorong para pengguna media sosial ini di Indonesia melakukan verifikasi akun di Twitter. Akun yang telah terverifikasi nantinya akan ditandai dengan centang warna biru. Metode itu selama ini telah digunakan untuk menandai akun para tokoh publik di Twitter agar tidak dipalsukan.
Menurut Semuel, Twitter telah bersedia mempercepat respon dalam menangani konten-konten negatif dan kini sedang mengembangkan sistem algoritma penangkal informasi palsu. Kemenkominfo dan Twitter juga akan meningkatkan kerja sama untuk penguatan literasi digital di Indonesia. Semuel menambahkan, berdasarkan laporan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, jumlah akun Twitter aktif di Indonesia mencapai 35 juta.
“Intinya yang ingin kita dorong di media sosial ini, ‘one man one account’. Mungkin diawali dulu dengan public figure dan official account yang terverifikasi. Kan banyak pejabat publik ataupun akun pemerintah yang punya akun, inginnya diverifikasi agar tidak diimitasi, agar resmi,” ujar Semuel.
Sebagaimana halnya dengan Facebook, pertemuan Kemenkominfo dengan Twitter kali ini juga bertujuan meningkatkan service level agreement (SLA) kepada publik dan juga pemerintah apabila ada permintaan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.
Karena itu, pemerintah dan Twitter akan memperkuat kerja sama untuk kajian konteks dalam menentukan suatu pelanggaran hukum di media sosial.
“Kita punya standar UU, mereka juga punya standar. Belum tentu yang melanggar di kita terhitung melanggar di mereka. Ini yang kita inginkan ada kesepahaman, kita akan bekerjasama untuk meningkatkan respons dengan tim dalam memahami konteks di media sosial,” tegas Semuel.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
