tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara usai ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim atau sementara. Luhut bilang dirinya mendapat arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan setiap program KKP tetap berjalan terlepas penetapan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK.
“Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kami lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki," ucap Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).
Luhut bilang dirinya telah memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar berikut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKPTB, Haeru Rahayu. Mereka diminta menemui Luhut di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (26/11/2020).
Jumat (27/11/2020), giliran Luhut yang akan datang ke KKP. Rencananya Luhut bakal menggelar rapat dalam kapasitasnya selaku Menteri Kelautan Perikanan ad interim bersama jajaran eselon 1 dan 2 KKP.
Dalam rapat itu, Luhut bakal meminta pejabat KKP menyiapkan daftar isu yang perlu diputuskan. Ia memastikan meski saat ini KKP dipimpin Menteri ad interim, urusan dapat tetap berjalan.
“Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada Menteri," ucap Luhut.
Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Rabu (25/11/2020) dini hari usai pulang dari kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat. Di hari yang sama, Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap izin ekspor benih lobster.
Kebijakan yang menjadi akhir perjalanan karier Edhy ini sebelumnya pernah mendapat dukungan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. “Saya kira bagus. Kan, pak Edhy bukan asal buat, dia sudah melakukan studi, dan saya sudah lihat studi itu dari dulu,” kata Luhut di kantornya, Kamis (12/12/2019).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
