tirto.id - Pemberlakuan larangan melintas bagi sepeda motor di ruas Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, diminta jangan terlalu ekstrem. Untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau agar aturan resmi diterapkan pada 11 Oktober mendatang itu dapat dilakukan bertahap.
"Waktu itu disampaikan secara umum bahwa akan dilakukan bertahap, nanti akan kami review (kaji) dan diskusikan dengan Pemda DKI Jakarta. Saya juga menyampaikan jangan terlalu ekstrem, harus bertahap," katanya ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (21/8/2017).
Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menuturkan larangan melintas bagi sepeda motor secara logika memang akan dapat mengurai kemacetan di dua ruas jalan tersebut.
Ia juga mengatakan kedua ruas jalan tersebut seharusnya bisa dilayani dengan angkutan massal, salah satu yang telah tersedia adalah "bus rapid transit" (BRT) atau sistem transportasi bus cepat dengan jalur khusus.
"Yang ada sekarang kan BRT, insyaallah bisa mendistribusi. Pemda DKI sendiri cukup punya alasan untuk melakukan larangan ini," katanya dikutip dari Antara.
Budi menambahkan, perlu pengelolaan jumlah kendaraan di kawasan pusat kota yang tengah mengalami pembangunan proyek seperti Jalan Rasuna Said yang saat ini tengah mengalami pembangunan LRT Jabodebek.
"Pemda DKI biasanya cukup punya alasan untuk melakukan hal itu. Dengan adanya proyek ini kan kendaraan tersebut mesti dikelola dengan baik. Dengan pelarangan bisa lewat jalan lain, kalau tidak, akan mengakumulasi kemacetan yang mengakibatkan kerugian masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan kebijakan tersebut nantinya akan menjadi wewenang Pemda DKI. Pihaknya juga akan memberi masukan terkait penyediaan fasilitas kantung parkir untuk mensukseskan aturan tersebut.
Baca juga:
- Perluasan Larangan Sepeda Motor Tidak Penuhi Asas Keadilan
- Pembatasan Sepeda Motor Bukan Solusi Tunggal Urai Kemacetan
Larangan melintas bagi sepeda motor di ruas Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, akan resmi diterapkan pada 11 Oktober mendatang. Pada 21 Agustus-11 September 2017, Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan sosialisasi tentang aturan tersebut. Kemudian pada 12 September-10 Oktober 2017, akan dilakukan uji coba.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
