tirto.id - Pemerintah Indonesia akan segera membatasi jumlah para wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Alue Dohong mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian populasi biawak komodo.
"Perlu diatur jumlah maksimum yang dapat ditampung agar tidak berdampak pada kelestarian satwa komodo," kata Alue Dohong seperti dilansir dari Antara News Senin, (27/6/2022).
Jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo yang naik dari tahun ke tahun tanpa adanya pembatasan pengunjung mengancam keberadaan dan kelestarian biodiversitas di Taman Nasional Komodo.
Komodo yang statusnya ‘Terancam Punah’ atau Critically Endangered (IUCN) merupakan spesies endemik Indonesia yang habitatnya hanya ada di Taman Nasional Komodo serta di dataran rendah pesisir utara dan barat Pulau Flores dan beberapa pulau kecil di sekitarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT akan melaksanakan Program Penguatan Fungsi sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam upaya menjaga keutuhan nilai jasa ekosistem Taman Nasional Komodo.
“Terkait dengan urgensi dalam penguatan fungsi, Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Kawasan Perairan Sekitarnya tetap dibuka, namun dengan pembatasan dan manajemen kunjungan tersistem sebagai upaya perlindungan, pengaturan, dan tata kelola kawasan Taman Nasional Komodo," jelas, Alue Dohong.
Ia menambahkan, "Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat secara kolektif beralih ke pariwisata berkelanjutan yang lebih sadar akan dampak aktivitasnya, dan bahwa daya tarik wisata dan kelestarian konservasi dapat hidup berdampingan."
Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi, menyambut baik program ini. “Akan ada empat agenda penguatan fungsi yang akan dilakukan, yaitu penguatan kelembagaan, perlindungan dan pengamanan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan wisata alam," kata Josef dalam rilis yang diterima Tirto Senin, (27/6).
Melihat tren kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo dalam sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah yang signifikan akibat promosi intensif pada di sosial media. Meskipun meningkatkan ekonomi, namun hal ini memberikan dampak terhadap perilaku Komodo.
“Komodo yang berada di area dengan aktivitas manusia tinggi/ekowisata secara signifikan menunjukan berkurangnya kewaspadaan dan cenderung adaptif dengan keberadaan manusia. Selain itu, Komodo yang berada di lokasi ekowisata cenderung memiliki bobot lebih besar, di mana hal ini bisa berdampak pada kerusakan ekosistem sekitarnya (kebutuhan pangan meningkat yaitu rusa)”, ungkap Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang.
Dr. Irman Firmansyah, yang memimpin Tim Kajian Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem di Taman Nasional Komodo mengatakan, “Ada beberapa isu yang perlu menjadi perhatian jika ingin memelihara nilai jasa ekosistem demi kelangsungan hidup Komodo. Isu yang utama adalah pengelolaan sampah, sistem perlindungan dan keamanan, serta tata kelola kawasan yang perlu melibatkan berbagai lembaga multisektoral.
"Jika upaya konservasi yang ketat tidak diperkenalkan dan wisatawan tidak mulai dibatasi, kita akan melihat penurunan yang signifikan dalam nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Pulau Padar," tambahnya.
Sesuai perhitungan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil kajian, maka pembatasan jumlah wisatawan kurang lebih 200.000 orang per tahun dengan sistem manajemen kunjungan yang terintegrasi berbasis reservasi online akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2022.
Selanjutnya, kompensasi biaya konservasi sebagai upaya penguatan fungsi sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun yang akan diterapkan secara kolektif tersistem atau Rp15.000.000 per 4 orang per tahun.
“Kami berharap, dengan diberlakukannya pembatasan kunjungan dan kompensasi biaya konservasi dapat menumbuhkan perilaku pariwisata yang lebih sadar di lingkungan Taman Nasional Komodo. Tentunya, untuk penguatan fungsi di kawasan Taman Nasional Komodo perlu sinergitas antar lembaga, dan multisektoral sebagai penjaga gerbang dan pelindung Taman Nasional Komodo”, Tutup Carolina Noge, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo.
Taman Nasional Komodo
Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari 21 Taman Nasional Model yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu dari lima taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia.
Taman Nasional Komodo didirikan pada 1980 yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdiri dari 3 pulau besar dan 147 pulau kecil.
Dibatasi perairan laut yang subur dan indah, tempat hidup berbagai spesies terumbu karang, ikan, termasuk manta dan hiu. Wilayah dataran yang merupakan rumah bagi biodiversitas lainnya, ular, berbagai jenis burung termasuk kakatua kecil jambul kuning yang statusnya ‘Terancam Punah’ atau Critically Endangered (IUCN), serta habitat bagi komodo, biawak hidup terbesar yang masih bertahan hidup di antara binatang purba lainnya (fosil paling awal yang diketahui muncul sekitar 3,8 juta tahun yang lalu).
Pada 1986, Taman Nasional Komodo dinyatakan sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO.
Taman Nasional Komodo memiliki luas wilayah total sebesar 173.000 Ha yang meliputi wilayah terestrial maupun perairan.
Taman Nasional Komodo didirikan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hidup satwa biawak komodo (Varanus komodoensis) bersama dengan alam sekitarnya.
Berdasarkan Data Taman Nasional Komodo tahun 2018, terdapat sekitar 2.872 ekor biawak komodo yang hidup di dalam kawasan.
Taman Nasional Komodo banyak meraih gelar internasional, di antaranya: Man and Biosphere Reserve (1977), World Heritage Site (1991), dan The New 7 Wonder of Nature (2011).
Pemberian gelar tersebut diharapkan dapat meningkatkan branding position dan membantu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo.
