Manifes Prabowo ke Dubai Beredar, Sandiaga: Itu Privat dan Rahasia

tirto.id - Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyesalkan pihak yang menyebarkan manifes keberangkatan Capres 02 Prabowo Subianto ke Dubai, Selasa (28/5/2019). Manifes serupa juga beredar ke publik saat Prabowo ke Brunei Darussalam, 16 Mei 2019.

Menurut dia, Prabowo punya ranah privat dan ranah publik yang menjadi batas boleh atau tidaknya masyarakat ketahui.

"Ya kadang-kadang kita bingung juga. Saya waktu itu saya sempet keluar, bukti-buktikan saksi yang berseliweran tentang saya. Suatu hal yang sangat pribadi juga dan itu juga dilindungi oleh undang-undang, kerahasiaan banget," kata saat ditemui di Media Center BPN, di Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019) malam.

Ia menilai saat ini BPN Prabowo-Sandiaga sedang dalam keadaan yang berat dan sedang diuji untuk bisa mengungkap kebenaran dan keadilan di Pilpres 2019. Hal ini, kata dia, seharusnya publik bisa memisahkan ranah privat Prabowo dan Sandi.

"Saya enggak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi temen-temen media ada di garda terdepan. Apa sih yang fair? Apa sih yang menjadi pilar yang kita pegang?" kata Sandi

"Oke kita punya pilihan politik tapi masa hal-hal seperti itu kita harus tolerir. Kan mestinya temen-temen bisa lihat ini something yang enggak bener gitu. Ini suatu yang enggak bener. Suatu yang harus diperbaiki dan ya mari kita perbaiki kita saling mengingatkan," kata dia.

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon juga mempertanyakan penyebaran manifes, karena mendapat perhatian luas dari publik dan dinilai aneh. Padahal, kata dia, Prabowo sudah biasa bepergian ke luar negeri untuk berbagai urusan.

Data penerbangan Prabowo Subianto ke Dubai, Uni Emirat Arab, bocor ke publik. Hal ini dikonfirmasi oleh imigrasi dan BPN Prabowo-Sandi.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, Prabowo ke Dubai untuk kepentingan bisnis dan cek kesehatan.

Kepergian Prabowo ke luar negeri jadi perhatian publik bersamaan dengan momentum Pemilu 2019 yang masih berjalan. Prabowo diketahui menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.