tirto.id - Menkopolhukam Mahfud MD meremehkan daftar nama tahanan politik yang diberikan langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) saat Mahfud berkunjung ke Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020) kemarin. Menurut Mahfud daftar tersebut hanyalah daftar nama biasa tanpa keterangan yang jelas.
"Biasa, cuma nama, ABCD, dan itu tidak dijelaskan kasus apa. Anda kasih daftar nama tahanan politik, bisa saja kriminil biasa," kata Mahfud usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Mahfud mengatakan penyerahan nama tersebut sebagai hal yang tidak perlu dilakukan. Mahfud pun lebih percaya data yang dimiliki aparat kepolisian dibandingkan dengan data yang diserahkan BEM UI dan yang juga dimiliki seorang pegiat HAM yang banyak membahas isu Papua, Veronica Koman. Mahfud berdalih identitas yang lebih lengkap ada di kepolisian.
"Semua ada alamat tercatat nanti di Polri. Di situ enggak ada. Ya biasalah begitu-begitu, kalau hal seperti itu hal kecil sajalah. Kan sudah tercatat di polisi, untuk apa kasih hal-hal seperti itu?" kata Mahfud.
Meski bilang data-data tersebut juga dimiliki polisi, ternyata Mahfud belum mengecek data nama-nama yang diberikan para mahasiswa. Namun, Mahfud akan meminta polisi memeriksa lebih lanjut nama-nama tersebut untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan mahasiswa.
"Enggak tahu, kan dia ngasih cuma sebut nama dalam kurung umur, nanti dicek dulu di polisi dan polisi pasti punya dasar hukum apakah ini kriminil, tahanan politik, orang Papua atau bukan," kata Mahfud.
Senin (17/2), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyerahkan dokumen yang sama kepada Mahfud, ketika menteri itu berkunjung ke kampus tersebut.
"Yang mendasari kami berikan data itu karena buruknya respons Mahfud," ucap Ketua BEM UI Fajar Adi, ketika dihubungi Tirto, Senin.
Pernyataan Mahfud soal 'dokumen sampah' itu Fajar nilai telah menyakiti hati orang Papua dan menunjukkan rendahnya serta pengabaian perlindungan HAM di sana.
"Kami ingin data itu sampai ke Presiden Joko Widodo lewat Pak Mahfud, sehingga ada tindak lanjut dari pemerintah terkait operasi militer," sambung Fajar.
Ada dua pejabat Indonesia yang mendapatkan langsung data korban peristiwa Nduga, Papua. Pertama Presiden Joko Widodo, dan kedua Mahfud MD. Krisis kemanusiaan di Nduga berawal dari kekerasan bersenjata oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pada Desember 2018.
Pemerintah lantas merespons dengan menggelar operasi militer tanpa batas waktu. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi.
Data yang dihimpun oleh Tim Kemanusiaan mencatat sedikitnya 241 warga meninggal baik karena terbunuh oleh aparat maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian per 27 Desember 2019. Sementara yang mengungsi tak kurang dari 37 ribu.
Bila Mahfud mendapatkan data itu dari mahasiswa dan Veronica Koman, Jokowi justru memperoleh dokumen yang menyebut nama-nama korban saat berkunjung ke Australia, Senin (10/2020) lalu.
Dalam dokumen tersebut juga tertera nama-nama tahanan politik Papua yang dipenjara di beberapa kota. Pihak yang menyerahkan dokumen itu adalah tim dari Veronica Koman.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
