Menuju konten utama
Gembong Warsono

Gembong Warsono

Dewan Kota Jakarta Selatan (2003 - 2008)

Tempat & Tanggal Lahir

Wonogiri, 8 Oktober 1963

Karir

  • Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan (2010 - 2015)
  • Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD DKI Jakarta (2005 - 2010)
  • Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan (2000 - 2005)
  • Dewan Kota Jakarta Selatan (2003 - 2008)

Pendidikan

  • Jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

Detail Tokoh

Gembong Warsono merupakan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Prov. DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu. Lelaki kelahiran Wonogiri pada 8 Juni 1963 ini merupakan sosok politisi yang telah berpengalaman. Dimulai menjadi Dewan Kota Jakarta Selatan selama lima tahun yaitu pada 2003-2008, Gembong Warsono merupakan tipikal orang yang aktif.

Berkat keaktifannya ia pun dipromosikan menjadi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan pada tahun 2000-2005 dan diangkat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD DKI Jakarta pada periode 2005-2010. Terakhir, ia merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan pada periode 2010-2015.

Alumnus Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) ini dinilai merupakan sosok politisi yang kritis, di mana salah satunya ia pernah mengkritik Ahok soal keteledoran Pemprov DKI terkait konflik pembelian lahan di Cengkareng.

Tokoh Lainnya

Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan

Ketua MPR RI
Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Menteri Kementerian Pertahanan
Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo

Anggota Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
Erick Thohir

Erick Thohir

Menteri Kementrian BUMN
Agus Harimurti Yudhoyono

Agus Harimurti Yudhoyono

Staff TNI Angkatan Darat
Budi Karya Sumadi

Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan
Joko Widodo

Joko Widodo

Presiden RI
Sandiaga Salahuddin Uno

Sandiaga Salahuddin Uno

Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo

Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat