tirto.id - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan memperketat pengawasan terhadap praktik predatory pricing yang banyak ditemukan di platform e-commerce. Meski sejak lama Indonesia tidak menerapkan skema proteksi dagang yang ketat demi berlangsungnya perdagangan internasional.
Lutfi mengatakan, akan membuat pedagang asing yang berjualan di platform online tetap menerapkan harga yang masuk akal demi menjaga keberadaan UMKM di dalam negeri.
"Kita enggak mau kalau kejadian ini [predatory pricing] menganggu pertumbuhan pengusaha kita. Hal yang pasti akan saya lakukan adalah memastikan kalau mereka [asing] mau dagang Indonesia, mereka harus ikut aturan dagang di Indonesia. Supaya adil," kata dia dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jumat (5/3/2021).
Salah satu kasus yang ditemukan Lutfi dalam praktik predatory pricing adalah saat ada tren penjualan item hijab Indonesia yang tinggi peminat. Hal tersebut tercatat oleh artificial intelligence di luar negeri, berdasarkan informasi tersebut perusahaan konveksi asing melihat potensi bisnis hijab hingga akhirnya membuat barang yang serupa dengan kualitas kain hijab yang lebih unggul.
"Barang itu [hijab] akhirnya datang dan dijual di Indonesia dengan harga spesial diskon, bayangin dilebel Rp1.900/hijab. Itu predatory pricing. Lebih mahal ongkos produksi di dalam negeri, kalau harganya segitu UMKM kita gimana mau bersaing. Skema itu tentu dilarang oleh internasional karena berdagang itu harus dengan asas keadilan," kata dia.
Hal tersebut yang menjadi dasar Presiden Jokowi, kata Lutfi, mengatakan soal benci produk asing. "Dagang itu harus terdiri dari dua asas, yaitu keadilan dan bermanfaat. Mengenai praktik yang dilarang itu, itulah yang dibenci Pak Jokowi," ujar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
