tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim ada puluhan program yang telah ia dan jajarannya kerjakan dan selesaikan dalam satu tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 31, termasuk menggagalkan megaproyek yang melibatkan banyak sekali pihak: reklamasi Teluk Jakarta.
Sebagian besar pekerjaan itu adalah janji kampanye. Dengan demikian Anies nampak berada di jalur yang tepat dan tinggal tunggu waktu saja semua janji terlaksana.
Tapi tidak dengan janji tidak bakal menggusur warga. Laporan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menemukan bahwa pada era Anies penggusuran masih terjadi.
Dalam Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-September 2018: Masih Ada (PDF), LBH Jakarta menyebut penggusuran terjadi 79 kali, dengan korban sebanyak 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Penggusuran merata di semua distrik: Jakarta Utara 12 titik, Jakarta Barat 12 titik, Jakarta Selatan 23 titik, Jakarta Pusat 22 titik, dan Jakarta Timur 10 titik.
Beberapa tujuan penggusuran terkait dengan proyek normalisasi, revitalisasi kawasan, taman kota, penertiban, proyek MRT, pelebaran jalan, dan jalur hijau.
Angka ini lebih sedikit dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 91 titik. Namun, tulis laporan tersebut, "meski secara statistik mengalami penurunan... [tapi] masih ditemukan pola dan kualitas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sama."
LBH Jakarta menyimpulkan bahwa sebagian besar penggusuran minim proses musyawarah yang layak. "Akibatnya," tulis LBH Jakarta, "77 persen kasus penggusuran berakhir tanpa solusi bagi korban terdampak, baik berupa kehilangan tempat tinggal atau pun kehilangan pekerjaan."
Melibatkan Aparat
Ditemukan pula penggunaan kekerasan, dan bahkan melibatkan polisi dan tentara—yang juga terjadi di era Ahok. Dari 79 titik penggusuran, Satpol PP—organ yang langsung berada di bawah gubernur via sekretaris daerah —terlibat di 76 titik, 21 titik bahkan menggunakan alat berat. TNI terlibat di 20 titik penggusuran, sementara Polri lebih banyak, 22 titik.
Penggusuran Rumah Negara Tanah Kusir, yang dilakukan pada 8 Mei, dinilai paling tidak proporsional dari segi pengerahan aparat. Sebanyak 933 aparat diturunkan untuk membongkar 10 rumah yang dihuni 10 kepala keluarga. Itu artinya, untuk menggusur satu rumah perlu hingga hampir 100 aparat.
Organisasi yang memperjuangkan hak-hak orang miskin di kota, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), menyebut laporan LBH Jakarta adalah bukti kalau Anies tidak menepati janji kampanyenya.
"Anies menjanjikan keadilan sosial tanpa menggusur. Ini [laporan LBH Jakarta] jadi tamparan buat dia," kata Marlo Sitompul, Ketua Umum SPRI, saat dihubungi wartawan Tirto via telepon.
Marlo, yang telah aktif di SPRI sejak Gubernur DKI Sutiyoso, menilai jika Anies tidak memperbaiki ini maka dia sama saja dengan gubernur-gubernur sebelumnya.
"Harusnya dibenahi dan ditata secara manusiawi, mereka itu manusia. Enggak boleh dong seperti itu, enggak ada bedanya dengan rezim sebelumnya," kata Marlo.
Saat ditanya wartawan soal penggusuran di era kepemimpinannya Anies justru bertanya balik soal kebenaran laporan LBH Jakarta. Ia berkilah, jika benar penggusuran terjadi mengapa tidak ada media yang memberitakan.
"Saya malah pengin tanya ke teman-teman media, teman-teman media kan paling tajam penciumannya, kok enggak pernah memberitakan selama ini? Justru saya berharap kepada teman-teman media. Teman-teman harusnya mengecek," kata Anies di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018) pagi.
"Kok bisa di Jakarta ada peristiwa penggusuran sebanyak itu media tidak memberitakan?" tambahnya.
Anies memang tidak menjawab substansi pertanyaan. Pun, apa yang dikatakannya tidak benar. Penggusuran di Tanah Kusir diberitakan banyak media. Penggusuran PKL di beberapa titik serta penggusuran bangunan di pinggir kali di Kampung Duri, Kalideres, Jakarta Barat juga tidak luput dari pemberitaan.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
