tirto.id - Dua Menteri yang telah mengumumkan pengunduran dirinya kepada publik terkait ledakan di Pelabuhan Beirut minggu lalu. Kedua pejabat tinggi itu ialah Menteri Lingkungan Lebanon Damianos Kattar dan Menteri Informasi Manal Abdel Samad.
Mengutip dari Al-Jazeera Damianos Kattar telah mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (10/08/2020) pukul 02.32 WIB (Minggu pukul 22.32 waktu Beirut atau EEST). Dalam pengumumannya tersebut ia mengatakan “mengingat bencana besar… saya telah memutuskan untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pemerintah”.
Ia juga mengatakan bahwa “kehilangan harapan dalam rezim yang telah merusak beberapa kesempatan.”
Di hari Sebelumnya, Menteri Informasi Lebanon Manal Abdel Samad juga telah mengumunkan kepada publik atas pengunduran dirinya pada pukul 15.42 WIB (atau 11.42 waktu di Beirut).
Ia menyatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Hasan Diab gagal untuk memenuhi aspirasi masyarakat Lebanon. Selain itu Ia menambahkan bahwa pengunduran dirinya ditujukan sebagai rasa hormat atas mereka yang menjadi korban dari ledakan massif di Pelabuhan Beirut minggu lalu, serta “sebagai respons dari permintaan masyarakat atas sebuah perubahan.”
Tidak hanya dari Kementerian, Michel Moawad juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Parlemen Libanon. Dalam serial cuitannya di twitter yang menggunakan bahasa arab Moawad mengatakan:
“Saya mendengarkan kesedihan dan rasa sakit kalian … kalian adalah sumber dari otoritas oleh Karena itu untuk semua alasan ini, dan saya juga mendengar tuntutan keluarga saya, warga saya, dan karena darah dari warga Lebanon dan masa depan anak anak kita, seluruh kalkulasi kejatuhan politik, saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari #MajelisLibanon (Parlemen Libanon). Saya kembali ke jalanan untuk berjuan bersama teman teman saya #HarakahI_Istiqlaal (Gerakan Kemerdekaan dan seluruh kebabasan warga Libanon."
Dilansir dari DW Moawad juga mengatakan bahwa “pengunduran diri seorang MP (anggota parlemen) atau seorang menteri tidaklah cukup….seluruh pemerintahan seharusnya mengundurkan diri karena tidak mampu membantu negara ini pulih.”
Pernyataan tersebut merupakan respons dari protes yang meluap di jalanan Beirut sejak malam Sabtu (08/08/2020). Pada hari itu puluhan ribu demonstran menyerang dan mengambil alih beberapa gedung kementrian dan Parlemen Libanon sehingga terjadi benturan dengan pihak aparat kepolisian.
Demonstrasi tersebut disinyalir merupakan bentuk kemarahan publik kepada pemerintah atas ledakan mematikan yang terjadi minggu lalu. Banyak warga Libanon yang menyalahkan para elit atas kejatuhan ekonomi dan disfungsional negara yang dilihat sebagai sebab dari ledakan atas 2.750 ammonium nitrat.
Dalam protes tersebut demonstran berteriak “Masyarakat menginginkan kejatuhan rezim. Para demonstran juga membawa poster dengan tulisan yang bernada kebencian seperti “pergi, kalian semua adalah pembunuh” atau “kalian korup, dan sekarang kalian adalah kriminal.”
Salah satu demonstran Najib Farah (35) mengatakan “ini adalah kebencian dan darah antara kita dan otoritas… kita inginkan pembalasan”. Demonstran lain Rose Sirour juga mengatakan “kita menginginkan masa depan dengan martabat, kita tidak ingin darah daripada korban ledakan (kemarin itu) sia-sia”
Benturan tersebut telah menjatuhkan korban dari kedua belah pihak. Satu polisi diumumkan meninggal setelah diserang oleh demonstran, selain itu palang merah mengumumkan bahwa 238 warga mengalami luka berat dan lebih 60 warga dibawa kerumah sakit.
Suara tembakan juga terdengar saat kejadian itu. mengutip dari Al-Jazeera, sampai dengan Minggu pukul 02.35 waktu Beirut (06.35 WIB) jumlah korban yang mengalami luka luka mencapai lebih dari 700 warga.
Pada Senin pukul 03.37 WIB (Minggu 23.37 waktu Beirut), Ketua IMF, Kristalina Georgiva memperingatkan bahwa mereka tidak akan memberikan pinjaman apapun kepada pemerintah Libanon kecuali jika ia mereformasi pemerintahan dan sistem ekonominya.
Ia mengatakan “generasi Libanon saat ini dan masa depan tidak boleh dibebani dengan lebih banyak hutang yang tidak mampu mereka bayar”.
Tidak hanya itu, mengutip dari Financial Times peringatan untuk reformasi politik Libanon juga datang dari Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron. Ia meminta inisiatif politik yang kuat untuk “melawan korupsi dan audit transparan dari bank sentral serta sistem perbankan” karena “jika reformasi tidak digalakan, Libanon akan jatuh”
Penulis: Mochammad Ade Pamungkas
Editor: Yantina Debora
