tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ribka pun sudah hadir di Gedung KPK.
“Saksi Ribka Tjiptaning sudah hadir,” kata Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (1/2/2024).
Ribka diperiksa bersamaan dengan Ruslan Irianto Simbolon dan Bunamas selalu pegawai swasta dan. Ini pemeriksaan pertama Ribka terkait kasus tersebut.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons terkait pemanggilan kadernya tersebut. Hasto menjelaskan, hal itu adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pihak tertentu.
"Hari ini ada proses upaya juga kriminalisasi hukum itu terjadi bukan hanya kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud, tetapi juga kepada pasangan Amin, yaitu Mbak Ribka Tjiptaning," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Hasto menuturkan, saat mendapatkan surat panggilan, Ribka melaporkan ke DPP PDIP. Pemanggilan itu pun terindikasi dengan sikap Ribka di DPR RI yang kerap mengkritik partai pengusung paslon nomor urut 2.
"Mbak Ning ini dalam rapat sering mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI," tutur Hasto.
Hasto menuturkan, kritik Ribka merupakan bentuk dari menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang harus melindungi segenap hak-hak warga negara. Ketidakadilan pun sering dilakukan kepada Ribka atas kritikan itu.
Hasto mengingatkan, memperjuangkan hak rakyat oleh anggota DPR telah diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, tidak sepatutnya penyerangan personal dengan memanggil Ribka dilakukan melalui KPK.
"Ini yang kemudian menciptakan kriminalisasi hukum itu," ungkap Hasto.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Intan Umbari Prihatin
