tirto.id - Komnas HAM berencana akan mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memberi jaminan perlindungan dan keamanan bagi seluruh transpuan di daerah DKI Jakarta. Hal tersebut mengingat rentannya posisi kaum transpuan dipersekusi oleh masyarakat yang intoleran.
"Surat akan segera dikirim ke Gubernur. Bukan hanya soal transpuan di Klender, tetapi juga meminta jaminan perlindungan dan keamanan di seluruh wilayah Jakarta," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, kepada wartawan Tirto, Kamis (22/11/2018) pagi.
Kasus di Klender yang dimaksud Beka adalah ancaman pengusiran tujuh transpuan dari sebuah kos yang terjadi di daerah Jalan Sandang, Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur, pekan lalu. Pengusiran tersebut diklaim atas permintaan warga dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat.
Beka mengatakan sebagai warga negara, para kaum transpuan juga memiliki hak untuk terbebas dari rasa takut, hak untuk terbebas dari ancaman kekerasan fisik maupun verbal, dan juga hak atas jaminan keberlangsungan kerja.
“Semua warga negara, siapa pun, apa pun agamanya, termasuk apa pun orientasi seksualnya, harus bebas dari ancaman-ancaman itu. Pada titik itulah sebenarnya Komnas HAM ada,” kata Beka.
Beka mengatakan Komnas HAM segara mengirim surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan guna meminta jaminan perlindungan kepada warganya yang transpuan, termasuk ketujuh transpuan di Klender tersebut.
"Kenapa gubernur? Karena DKI, kan, khusus. Kalau wali kota, kan, hanya administratif. Yang punya kebijakan adalah gubernur. Saya akan kirim surat ke gubernur untuk meminta perlindungan. Pertama meminta jaminan perlindungan untuk kawan-kawan semua,” kata Beka.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yulaika Ramadhani
