Masuk tirto.id
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google
tirto.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak kerugian yang dialami oleh korban yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga gangguan mental dan trauma berat.
Dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahkan, TPPO, kata Andreas juga berdampak pada reputasi negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya. Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warganya.
"Fakta mencatat korban terbanyak dari TPPO adalah kelompok rentan, antara lain perempuan, anak, dan pekerja migran, termasuk anak buah kapal/sektor kelautan/perikanan/sektor maritim," ujar Andreas dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bersama, terutama mengingat mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja pada sektor rentan, yakni sektor domestik.
Andreas lantas meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memaparkan perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan terkait TPPO yang telah diterimanya.
Termasuk karakteristik kasus, kebutuhan korban, wilayah asal, serta hambatan dalam proses perlindungan dan mendorong LPSK memperkuat layanan perlindungan terpadu, meliputi pendampingan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta perlindungan keamanan bagi korban dan keluarga.
"Berdasarkan 271 pengaduan ini, LPSK perlu memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO dari tingkat pusat hingga Daerah dalam hal pelayanan medis, hukum, rehabilitasi psikis, pemulihan sosial dan perlindungan bagi korban dan keluarga.” jelas Andreas.
Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat 15.836 permohonan perlindungan sepanjang Januari hingga 11 November 2026. Dari belasan ribu permohonan tersebut, sebanyak 271 di antaranya merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mulai dari pekerja migran nonprosedural di Malaysia hingga kasus penipuan berkedok tentara bayaran Rusia yang menelan korban jiwa.
"Per hari ini dari Januari sampai 11 November 2026 sudah ada 15.836 permohonan perlindungan kepada LPSK. Dari seluruh permohonan tersebut, 271 merupakan korban TPPO. Jadi, saya ulangi lagi, 271 merupakan korban TPPO," kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Wawan mengatakan data yang masuk ke LPSK menunjukkan pekerja migran non-prosedural paling banyak dengan tujuan ke Malaysia. Namun, tak disebutkan lebih detail mengenai modus dari pengiriman pekerja migran nonprosedural tersebut.
Wawan mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan para korban TPPO dari 14 kasus. Perlindungan yang diberikan bisa berupa layanan medis apabila diperlukan, maupun rehabilitasi psikologis maupun psikososial.
