tirto.id - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas alias Anas mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera mensosialisasikan penyebab tenggelamnya KMP Rafelia 2 di Selat Bali.
"Biasanya KNKT cukup konferensi pers di Jakarta, sehingga hasilnya tidak tersosialisasi secara maksimal kepada para pelaku transportasi di daerah," katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (9/3/2016).
Untuk itu, kata Anas, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi siap memfasilitasi pertemuan KNKT dengan semua pihak yang terlibat dalam proses transportasi laut di Banyuwangi, terutama di Pelabuhan Ketapang.
"Kalau hasilnya sudah ada, kita akan kumpulkan semua komponen yang terkait dengan transportasi laut untuk mendapatkan sosialisasi dan rekomendasi dari KNKT. Sehingga ke depannya mereka bisa melaksanakan rekomendasi itu, untuk peningkatan keamanan transportasi," kata Abdullah.
Mantan anggota dewan itu juga merencanakan akan mengumpulkan seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari otoritas pelabuhan hingga para pelaku usaha jasa transportasi untuk mendengarkan hasil dari penyelidikan dan rekomendasi KNKT secara langsung.
"Kami berharap KNKT berkenan menyampaikan langsung ke pemangku kepentingan yang ada di Pelabuhan Ketapang. Pemkab Banyuwangi siap memfasilitasinya, termasuk nanti saling koordinasi dengan teman-teman yang ada di Pelabuhan Gilimanuk Bali, karena ini kan satu kesatuan," kata Anas.
Sementara itu, KNKT sudah melakukan proses penyelidikan tenggelamnya KMP Rafelia II di Selat Bali pada Jumat (4/3/2016) . Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, tim KNKT yang dipimpin oleh Kapten Aldrian Dalimonte bertemu dan berkoordinasi dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Aldrian mengungkapkan fokus penyelidikannya tidak semata pada materi kapal, namun juga meliputi persoalan administratif.
"Penyelidikannya tidak hanya pada lokasi kapal dan materinya, tapi pada administrasi dan pihak-pihak yang terkait juga diselidiki. Masih terus kami lakukan. Tidak bisa kami sampaikan sekarang karena prosesnya masih berjalan," ujar Aldrian.
Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mencabut izin operasi kapal Rafelia II yang dimiliki oleh PT. Darma Bahari Utama, Jumat (5/3/2016). Selain itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilik kapal wajib untuk melakukan penyingkiran bangkai kapal (salvage).
Menurut keterangan di dephub.go.id, Kemenhub telah meminta pihak asuransi penumpang untuk mempercepat proses pemberian santunan.
