tirto.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kendaraan motor merupakan penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta. KLHK mencatat sebanyak 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta pada 2022.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Luckmi Purwandari menuturkan sejumlah kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang berkontribusi pada emisi yang menyumbang polusi udara.
"Kendaraan bermotor di Jakarta, terutama sepeda motor dengan bahan bakar fosil, mencapai 24.500.000 pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 persen adalah sepeda motor. Pertumbuhan sepeda motor ini sekitar 1 juta lebih setiap tahunnya," kata Luckmi melalui keterangan tertulis, Rabu (16/8/2023).
Luckmi menjelaskan sepeda motor dan aktivitas industri merupakan dua faktor utama penyumbang polusi udara di Jakarta. Meskipun demikian, ia menegaskan buruknya kualitas udara juga dipengaruhi oleh faktor alami seperti musim, arah angin, dan topografi kota.
Selama beberapa tahun terakhir, musim kemarau pada bulan Juni hingga Agustus memiliki pengaruh besar terhadap kualitas udara di Jakarta. Pada periode ini, angin muson timur yang mengarah dari timur ke barat membawa potensi pencemaran udara yang lebih tinggi dari biasanya.
"Pada periode ini, terdapat potensi penurunan kualitas udara yang signifikan dibandingkan dengan kondisi normal," kata dia.
Luckmi mengklaim kualitas udara di Jakarta saat ini tidak seseram yang diberitakan. Menurut data KLHK, kondisi udara Jakarta dari 2018 sampai 2023 rata-rata baik dan sedang.
"Untuk bulan Agustus ini sampai tanggal 13 kondisinya sedang, dan lima harinya tidak sehat. Jadi selama 13 hari ada 5 hari yang tidak sehat. Tapi lainnya sedang. Artinya tidak sehat, untuk orang yang memiliki asma dan gangguan pernafasan lainnya harus lebih waspada dengan memakai masker, membawa obat-obatan dan mengurangi aktivitas di luar," ujarnya.
Lebih lanjut, Luckmi membantah kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap polusi di Jabodetabek. Ia mengklaim penggunaan bahan bakar PLTU di Jakarta sudah beralih dari batu bara ke gas yang lebih ramah lingkungan.
"Sudah jelas kebijakannya bahwa transisi ini menggunakan energi terbarukan, dan PLTU yang di Jakarta sudah berubah menggunakan gas. KLHK juga mewajibkan pembangkit listrik untuk memasang alat pantau emisi dengan continuous emission monitoring yang real time dan terintegerasi. Jadi saya kira pengaturannya sudah jelas," klaim Luckmi.
KLHK melakukan pengawasan berkala agar implementasi aturan ini berjalan di lapangan. "Harus [dipenuhi], kalau tidak kami akan tegur bahwa ini belum memenuhi standar, dan jika terus-terusan tentu saja ada sanksi hukumnya," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
