tirto.id - Kementerian Perhubungan mengklaim saat ini sudah mempunyai peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai angkutan umum di beberapa kota pada 2030. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Suharto menjelaskan nantinya dilaksanakan skema buy the service yang akan ditetapkan sebagai pilot project untuk digunakan angkutan umum berbasis elektrik.
Kemudian, dia menjelaskan setelah penggunaan kendaraan listrik pada kota-kota percontohan program buy the service, selanjutnya pada 2045 seluruh angkutan umum di Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik.
"Tidak hanya terkait kendaraan listrik, saat ini kendaraan logistik juga masih menjadi tugas dan PR (pekerjaan rumah) kami. Yang saat ini kami dorong adalah bagaimana menjadi satu kesatuan sistem logistik, satu sistem tiket, juga satu sistem administrasinya," ucap Suharto dikutip dari Antara, Kamis (25/5/2023).
Lebih lanjut, dia mencatat saat ini sebagian komponen biaya logistik berasal dari sektor transportasi sehingga jika terjadi hambatan dalam transportasi maka dapat menyebabkan kenaikan biaya logistik. Selain itu, dia menjelaskan transportasi angkutan barang dengan menggunakan moda angkutan jalan menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia.
Sebab itu, dia menjelaskan dibutuhkan strategi kebijakan multimoda dan alih moda sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola logistik dan implementasi rantai pasok yang efektif dan efisien serta terintegrasi.
"Kami mohon dukungan dan masukan dari asosiasi terhadap beberapa kebijakan barangkali ada beberapa yang dirasa kurang tepat supaya kami dapat melakukan penyesuaian dan menumbuhkan iklim yang lebih kondusif terkait logistik," ujar Suharto.
Sementara itu, dia menuturkan penyelenggaraan angkutan multimoda bertujuan untuk mewujudkan pelayanan one stop service pada angkutan barang, dengan indikator single seamless services (S3). Yaitu single operator, single tarif, dan single document untuk angkutan barang.
Hal tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam menata sistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) yang mengintegrasikan arus lalu lintas barang (flow of goods) dengan dokumen internasional dalam sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal/pesawat) hingga hilir (pergudangan) dengan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan para pelaku logistik.
Untuk mendukung peningkatan iklim investasi di bidang transportasi dan logistik, pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha transportasi dan logistik.
Suharto menyatakan perlu adanya kolaborasi secara sinergi antara pemerintah bersama pelaku usaha jasa transportasi dan logistik dan pengguna jasa logistik sebagai upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia.
Editor: Intan Umbari Prihatin
