Kebijakan One Way Tol Saat Mudik: Hanya Untungkan Mobil Pribadi

tirto.id - Jalan tol bakal jadi primadona bagi pemudik di Pulau Jawa saat lebaran tahun ini. Apalagi pemerintah berencana menerapkan jalur searah alias one way jalan tol mulai dari KM 29 di Cikarang hingga KM 263 di Brebes, Jawa Tengah.

Kebijakan tersebut diharapkan bisa memperlancar arus mudik dari Jakarta menuju sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Semarang, Solo hingga Surabaya.

Pemberlakuan kebijakan one way dijadwalkan pada 30-31 Mei dan 1-2 Juni 2019 untuk perjalanan arus mudik. Artinya, selama empat hari itu, jalan tol akan dibuka searah dari Cikarang ke arah Brebes. Sebaliknya, pada 7 hingga 10 Juni 2019, jalan tol akan dibuka searah dari Brebes ke arah Cikarang.

Pemerintah tentu punya alasan sendiri menerapkan kebijakan itu. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang akan menggunakan jalan tol diperkirakan mencapai 150.000 pada musim lebaran tahun ini. Jumlah tersebut akan terbagi menjadi 55 persen ke arah Cirebon atau Semarang, serta 45 persen sisanya menuju ke arah selatan, seperti Bandung dan Purbaleunyi.

Sayangnya, kebijakan one way tol ini tak serta-merta disambut gembira seluruh masyarakat. Sebab, tidak semua orang melakukan mudik dari barat ke timur, ada juga yang melakukan perjalanan sebaliknya dari sejumlah daerah di Pulau Jawa menuju Jakarta.

Hal itu yang membuat Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (Ipomi) memprotes kebijakan pemerintah itu. Ketua Umum Ipomi, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, armada bus juga perlu melakukan perjalanan balik menuju Jakarta untuk menjemput penumpang lain yang telah membeli tiket.

“Kebijakan satu arah akan berdampak terlambatnya armada bus dan angkutan umum lainnya masuk ke Jakarta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Kurnia saat dihubungi reporter Tirto, Minggu (19/5/2019).

Karena itu, Kurnia berharap agar Kementerian Perhubungan menunda aturan tersebut. Alasannya, kebijakan itu merugikan perusahaan bus yang akan menempuh rute jalan tol menuju Jakarta pada saat arus mudik.

Ipomi, kata Kurnia, juga telah mengirimkan surat penolakan ini kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat salinan yang diperoleh Tirto, Ipomi juga protes terkait pengelolaan terminal oleh Kementerian Perhubungan.

Kurnia menilai wajar saja pengusaha bus memprotes keras kebijakan itu, karena mereka telah berinvestasi menyiapkan armada untuk jalan tol, sehingga kebijakan one way saat arus mudik merugikan mereka.

“Kami sudah mempersiapkan armada. Bahkan tiga anggota Ipomi mengoperasikan bus tingkat, beberapa lainnya mengoperasikan bus bertenaga besar, dengan investasi per unit rerata di atas Rp2 miliar," ujar dia.

Protes keras dari kalangan pengusaha bus ini langsung ditanggapi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurut dia, kebijakan ini sebenarnya belum bersifat final, artinya masih ada peluang negosiasi bagaimana penerapan one way ini nantinya.

“Ini [kebijakan one way jalan tol saat mudik] masih terbuka untuk dibicarakan,” kata Budi saat ditemui dalam “Forum Merdeka Barat 9” di Gedung Kemenkominfo, Senin (20/5/2019) sore.

Pemerintah sebenarnya bukan sama sekali menutup jalan kendaraan yang berjalan dari arah timur ke barat Pulau Jawa. Sebab, pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif bagi kendaraan yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan penerapan kebijakan satu arah atau one way selama lebaran 2019 tidak akan menghambat perjalanan dari arah sebaliknya. Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri mengatakan telah ada pengalihan arus yang disediakan bagi pengendara dari arah Brebes ke Jakarta selama arus mudik pada 30 Mei hingga 2 Juni 2019.

“Pada saat arus mudik, nanti dari Semarang kami keluarkan ke Brebes Barat. Kami masukan di Pantura. Saudara-saudara yang mudik lewat Pejagan keluar di Pemalang. Nanti kami alihkan ke Pantura langsung menuju Cirebon Barat,” kata Refdi.

Dari sejumlah pengemudi yang akan dialihkan ke Pantura itu, Refdi memastikan mereka dapat keluar di sekitar wilayah yang jalurnya tidak terpengaruh oleh kebijakan one way. Ia menyebutkan pengemudi akan dimasukkan kembali ke jalan tol di Bekasi Timur dan Cibitung.

“Dari Bekasi Cibitung sampai Jakarta normal 2 arah,” ucap Refdi.

Langkah rekayasa lalu lintas menggunakan jalur non-tol untuk arus yang berlawanan dengan one way sepertinya menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk memfasilitasi pengguna jalan arah Jakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan permintaan para pengusaha otobus untuk memiliki rute sendiri di tol dari timur ke barat sulit dilakukan.

“[Pengadaan jalur dari barat ke timur] riskan ya,” kata Budi Setiyadi saat dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (20/5/2019).

Kebijakan One Way Dinilai Kurang Bijak

Meski demikian, penerapan jalur searah atau one way saat mudik lebaran tetap menuai kritik. Pengamat Transportasi Publik Darmaningtyas menilai, kebijakan itu hanya akan memanjakan mobil pribadi dan cenderung mengabaikan kepentingan angkutan umum.

“Saat ini, masing-masing jalur tol itu memiliki tiga lajur atau total ada enam lajur. Kalau kesemuanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi, tentu sangat kurang bijak, karena sama saja memanjakan mobil pribadi,” kata Darmaningtyas.

Darmaningtyas pun menyarankan agar pemerintah tetap menyediakan setidaknya satu lajur di jalan tol untuk memfasilitasi perjalanan arus berlawanan saat penerapan one way mudik.

“Meskipun one way itu lebih mudah dan lebih praktis dilaksanakan, sebaiknya tidak semua lajur tol Trans Jawa diperuntukkan bagi kendaraan pribadi,” kata Darmaningtyas.

Menurut dia, saran kebijakan ini penting dilakukan untuk memfasilitasi angkutan umum yang perlu melakukan perjalanan arus berlawanan dengan one way untuk mengejar jadwal penjemputan penumpang di Jakarta yang ingin melakukan perjalanan mudik berikutnya.

“Bus umum perlu diberi prioritas agar tidak mengalami keterlambatan, mengingat kehadiran mereka juga ditunggu oleh penumpang di Jakarta yang akan melaksanakan mudik ke arah Jateng, Jatim, dan lainnya,” kata dia.

“Kalau bus-bus umum ini harus melewati jalan nasional yang belum tentu bagus, perjalanan mereka ke arah Jakarta [saat arus mudik] akan terlambat dan tidak memberikan kepastian keberangkatan penumpang bus yang akan melaksanakan mudik lebaran,” kata Darmaningtyas menambahkan.

Menurut Darmaningtyas, jangan sampai rencana pemerintah menciptakan arus mudik yang lancar justru menciptakan masalah baru berupa terlambatnya perjalanan pemudik yang menggunakan angkutan umum.

“Sungguh sangat tidak adil bila enam lajur Tol Trans Jawa diperuntukkan memanjakan para pengendara mobil pribadi saja. Mindset penyelenggara negara maupun pengelola jalan tol perlu diubah, bahwa penumpang angkutan umum semestinya mendapat prioritas pertama,” kata dia.