tirto.id - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah konsesi dari yang sebelumnya 50 tahun menjadi 80 tahun. Penambahan tersebut juga akan diikuti dengan tambahan investasi.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menilai, penambahan konsesi hingga 80 tahun merupakan hal yang wajar. Dia menjelaskan investasi pada kereta api berbeda dengan pada jalan tol yaitu investasi bukan hanya pada prasarananya saja, melainkan juga prasarananya.
“Hal yang wajar (penambahan konsesi). Dari Bappenasnya harus diubah peraturannya. Sebab Indonesia pada masa Hindia Belanda ada belasan perusahaan swasta kereta api, dan konsesinya itu rata-rata sekitar 90 sampai 100 tahun," kata Djoko ketika dihubungi Tirto, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Djoko juga mengatakan bahwa penambahan masa konsesi tersebut tidak diperlukan adanya penambahan investasi dari pihak KCIC. Pasalnya, kata Djoko perhitungan yang ada terkait bisnisnya cukup mengakomodir keseluruhan.
"Sudah cukup, kan sudah hitungannya segitu," ujarnya.
Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) bakal menambah utang sebesar 550 juta dolar AS atau sekitar Rp8,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Nantinya, tambahan utang baru tersebut digunakan untuk menambal anggaran proyek kereta cepat yang jebol.
"Cost Overrun terjadi karena adanya adanya perbedaan biaya pembangunan kereta api cepat di RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan di Indonesia. Biaya tersebut seperti biaya pembebasan lahan, biaya persinyalan, dan lain sebagainya. Misalnya pengaturan frekuensi untuk persinyalan kereta api cepat, dimana di Tiongkok hal tersebut gratis sedangkan di Indonesia tidak," tutur General Manager (GM) Corporate Secretary PT KCIC Rahadian Ratry kepada Tirto, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Nilai cost overrun kereta cepat sendiri sudah disepakati sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18 triliunan. Jumlah itu lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Terkait cost overrun, KCIC akan selalu mengikuti arahan dan keputusan pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 di mana cost overrun akan ditetapkan oleh Komite Kereta Cepat," imbuhnya.
Dalam proposal awal, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya menghabiskan anggaran sebesar 5,13 miliar dolar AS atau Rp76 triliun. Tetapi perlahan berubah menjadi 6,071 miliar dolar AS lalu melonjak lagi jadi 7,5 miliar dolar AS atau setara Rp117,75 triliun (kurs Rp15.700).
Kemudian, KCIC juga telah menambah masa konsesi selama 80 tahun, dari yang sebelumnya hanya 50 tahun. Penambahan tersebut didasari oleh perubahan beberapa aspek yang mempengaruhi pembangunan kereta cepat nantinya.
Aspek tersebut seperti, perubahan demand forecast penumpang dikarenakan dampak pandemi, perubahan total biaya proyek setelah adanya cost overrun, perpanjangan waktu masa konstruksi, perubahan skema bisnis non farebox.
"Dalam rapat-rapat yang telah dilakukan, KCIC selalu menyampaikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub guna menindaklanjuti permohonan perpanjangan masa konsesi yang telah KCIC ajukan di bulan Agustus 2022," bebernya.
Rahadian menyebut, penambahan masa konsesi sudah menyampaikan beberapa data seperti data Demand Forecast hasil kajian Polar UI, Data Financial Model dari Konsultan KPMG, Data Feasibility dari Konsultan CRDC kepada Kementerian Perhubungan.
Permohonan perpanjangan konsesi tersebut dimungkinkan secara regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 38/Tahun 2021 dan masuk dalam salah satu Klausul Perjanjian Konsesi yang sebelumnya sudah ditandatangani.
Rahadian menuturkan penambahan masa konsesi akan mempertahankan indikator kelayakan investasi dan memastikan adanya layanan kereta cepat yang lebih sustainable.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
