tirto.id - Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah sudah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Kebijakan yang dibuat harus bisa mencegah tetapi juga tidak merugikan. Sebagai contoh, kata Jokowi, agar kebijakan yang dikeluarkan tidak mengganggu pelayanan utama publik.
"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan dan layanan-layanan publik lainnya," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).
Pemenuhan transportasi publik, lanjut Jokowi, harus dilaksanakan, dengan diikuti peningkatan kebersihan untuk mencegah penularan.
Ia pun sempat menyindir agar antrean tidak perlu terjadi karena pendekatan yang digunakan pemerintah RI Indonesia adalah social distance.
"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans," kata Jokowi.
"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di moda transportasi tersebut, sehingga kita bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya," lanjut Jokowi.
Pembatasan kegiatan sosial justru menimbulkan antrean bus Transjakarta dan MRT di Jakarta. Atas kejadian tersebut, pihak manajemen Transjakarta meminta masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak, untuk berkegiatan di rumah demi kenyamanan bersama.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
