tirto.id - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yusuf Ateh, untuk mengaudit Pusat Data Nasional imbas serangan ransomware.
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh mengaudit tata kelola PDN," kata Yusuf di Istana usai rapat terbatas mengenai PDN, Jumat (28/6/2024).
Yusuf menegaskan akan mengaudit seluruh hal yang berkaitan dengan PDN, termasuk mengenai tata kelola dan finansial.
"Tata kelolanya sama finansialnya," kata Yusuf.
Dia mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada audit yang dilakukan lembaganya kepada PDN. Audit baru pertama kali setelah terkena ransomware.
"Belum pernah, baru kasus ini," kata dia.
Saat dikonfirmasi mengenai kerusakan apa saja yang telah diidentifikasi imbas kerusakan PDN, Yusuf mengaku tak tahu. Menurutnya perihal kerusakan ada di kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN.
"Saya nggak tahu, kan yang tahu Kominfo. Kominfo yang tahu, saya belum tahu, saya disuruh memperbaiki," katanya.
Selain Yusuf, hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang juga dipanggil ke Istana oleh Jokowi. Budi enggan berbicara perihal pertemuannya tersebut.
"Tunggu dulu," kata Budi singkat.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang juga hadir di Istana menambahkan bahwa data Kantor Imigrasi yang terdampak serangan ransomware masih dalam keadaan aman. Dia menyampaikan jika data Kantor Imigrasi saat ini tersimpan di Amazon Web Services (AWS)
"Sekarang masih di situ, masih di AWS, lengkap. Bagus tidak ada lagi kendala," kata Yasonna.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
