tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa aksi cawe-cawe yang dilakukan olehnya adalah bentuk kewajiban moral dalam menjaga transisi kepemimpinan nasional di 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya tentang maksud cawe-cawe yang ramai dibicarakan publik.
"Kan sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," kata Jokowi saat memberikan keterangan saat konferensi pers Rakernas PDIP di sekolah partai DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan berupaya menjaga transisi kepemimpinan nasional lewat cawe-cawe.
Ia menilai wajar cawe-cawe dilakukan agar tidak ada riak-riak yang mengarah pada gangguan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, masa transisi lewat pemilu serentak harus dijaga lewat cawe-cawe.
"Ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa," tutur Jokowi.
"Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam? ndak lah," tegas Jokowi.
Pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 pertama kali disampaikan saat pertemuan dengan para petinggi media di Istana Negara, pada 29 Mei 2023 lalu. Jokowi mengaku tidak netral dan akan ikut cawe-cawe dengan alasan kepentingan nasional.
“Pak Jokowi menegaskan ‘saya tidak netral dalam hal ini, memang betul saya cawe-cawe tapi untuk kepentingan nasional’,” kata Wakil Pimpinan Redaksi Kompas TV, Yogi Nugraha usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Yogi mengatakan, Jokowi akan ikut campur untuk urusan kepentingan nasional. Ia ingin agar program nasional tetap berjalan seperti kendaraan listrik sehingga Indonesia bisa menjadi besar di masa depan.
Pernyataan cawe-cawe Jokowi tetap menimbulkan pro dan kontra meski Istana Negara sudah menjelaskan maksudnya. Partai Demokrat –salah satu parpol di luar pemerintah—menyebut cawe-cawe untuk pemilu demokratis, jujur, dan adil bukanlah cawe-cawe, melainkan kewajiban presiden.
“Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Jangan ngeleslah kalau cawe-cawe itu memastikan pemilu serentak 2024 berlangsung dengan demokratis, jujur, dan adil. Itu bukan cawe-cawe. Itu memang tugas utama beliau," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan, Selasa (30/5/2023).
Herzaky menilai, Jokowi seharusnya menyampaikan bahwa ia akan fokus dan tanggung jawab, bukan menyatakan akan cawe-cawe demi kepentingan negara.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin juga menjelaskan soal cawe-cawe yang dimaksud. Pertama, kata dia, Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan demokratis, jujur, dan adil. Jokowi memilih cawe-cawe demi kepentingan pemilu baik.
Bey mengatakan, Jokowi selaku presiden ingin melanjutkan kebijakan nasional, seperti IKN Nusantara, hilirisasi pertambangan, transisi energi, dan kebijakan lain. Jokowi juga memastikan TNI dan Polri maupun ASN netral.
“Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya presiden akan menjaga netralitas TNI-Polri dan ASN," kata Bey.
Bey juga mengatakan, Jokowi ingin mendapat informasi berkualitas untuk proses pemilu yang baik. Jokowi, kata Bey, ingin berita dan informasi pemilu berkualitas sehingga bisa mencegah berita hoaks, black campaign di media sosial hingga dampak buruk kemunculan AI.
Selain itu, Bey menegaskan, Jokowi menghormati dan menerima pilihan publik. Ia juga memastikan Jokowi akan mendorong transisi kepemimpinan nasional. “Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," kata Bey.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
