tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang seharusnya meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi pun menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintahan baru ke depan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (6/10/2024).
“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi dikutip dari rekaman suara yang didapat Tirto.
Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota bukan persoalan yang sederhana. Dia pun mengingatkan pentingnya ekosistem tata kota yang sudah siap serta keramaiannya.
“Ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan,” ucap Jokowi.
Lebih lanjut, pemindahan ibu kota ke IKN harus melihat kesiapan ketersediaan dan aksesibilitas logistik.
"Dimana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semua itu harus siap. Kalau sekarang, apartemennya siap tapi kantornya belum, terus mau apa?” sambung Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengakui, tak ingin IKN memiliki kesan sebagai proyek presiden. Dia menjelaskan, pembuatan IKN melalui sejumlah tahapan dan persetujuan banyak pihak yang menurutnya sesuai dengan aturan konstitusional di Indonesia.
"Supaya jangan ada kekeliruan persepsi bahwa ini adalah 'proyeknya Presiden Jokowi', bukan! Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam berbangsa dan bernegara," kata Jokowi dalam pidato sambutannya di Rakornas Baznas 2024, Istana Negara IKN, Rabu, (25/9/2024) yang dikutip dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Intan Umbari Prihatin
