tirto.id - Pemerintah Jepang pada Jumat (24/6/2016) waktu setempat menyatakan kekhawatiran mereka atas hasil referendum Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, karena dengan cepat mempengaruhi pasar saham dan valuta asing.
Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Taro Aso mengatakan kepada wartawan setelah kubu "tinggalkan" Inggris memenangkan jajak pendapat bahwa Jepang "sangat khawatir atas risiko-risiko ekonomi, keuangan dan pasar bursa global," menambahkan pemerintah akan memantau situasi "lebih cermat" dan terus mengambil langkah-langkah bila diperlukan sehingga gerakan volatil tidak berlanjut.
Pada Jumat, saham-saham Tokyo berakhir melemah tajam dengan indeks acuan Nikkei 225 kehilangan hampir delapan persen karena Brexit, menandai penurunan terburuk dalam lebih dari 16 tahun.
Indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo jatuh 1.286,33 poin, atau 7,92 persen, dari tingkat penutupan Kamis menjadi 14.952,02, setelah sempat jatuh lebih dari delapan persen pada pembukaan sesi sore.
Indeks Topix dari seleruh saham papan utama juga jatuh 94,23 poin, atau 7,26 persen, menjadi berakhir di 1.204,48.
Sementara itu, di pasar valas, yen Jepang sempat mencapai rekor tertinggi dalam lebih dari dua setengah tahun terhadap dolar AS di zona 99 yen, naik sekitar lima yen dari sesi pagi.
Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BoJ), mengatakan bahwa ia akan "bersiap menyediakan likuiditas yang cukup, termasuk memanfaatkan swap arrangement" dengan Amerika Serikat dan bank-bank sentral Eropa untuk "menjamin stabilitas pasar keuangan," menurut laporan lokal.
Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa BOJ "akan terus memantau secara hati-hati bagaimana hasil (referendum) mempengaruhi pasar keuangan global" bekerja sama dengan pihak berwenang dalam dan luar negeri yang relevan.
Para pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan hasil referendum sangat mengecewakan dan dapat mempengaruhi pembicaraan Jepang dengan Uni Eropa tentang perjanjian perdagangan bebas mereka, Kyodo News Jepang melaporkan.
Pemerintah akan mengadakan pertemuan yang melibatkan menteri-menteri terkait tentang referendum Brexit, demikian laporan Xinhua.
