tirto.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati keputusan Miftah Maulana Habiburrahman untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
"Kita hormati keputusan Beliau," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Jumat (6/12/2024).
Hasan menerangkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait pengganti Miftah. Dia menjelaskan bahwa penggantian posisi menteri maupun pejabat lainnya di Kabinet Merah Putih adalah kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Itu hak prerogatifnya Presiden," kata Hasan.
Sebelumnya, Miftah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Pesantren Ora Aji, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (6/12/2024).
Miftah menegaskan bahwa keputusannya mengundurkan diri bukan karena tekanan, melainkan atas keinginan pribadi.
"Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat," imbuhnya.
Miftah bilang bahwa keputusan itu bukan akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara yang luas dan beragam.
"Jabatan cuma titipan sementara. Oleh karena itu, sebagai salah seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan pada kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat," kata Miftah.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
