tirto.id - Pasukan Iran dan Irak berencana menggelar latihan militer bersama di dekat perbatasan. Latihan tersebut bagian dari upaya Teheran untuk mendukung Baghdad setelah pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdi
Mengutip seorang juru bicara militer, keputusan untuk menggelar latihan perang dalam beberapa hari mendatang itu diambil dalam pertemuan para komandan militer Iran.
Pertemuan itu juga menyepakati langkah-langkah untuk mengamankan perbatasan serta menerima pasukan Irak yang akan ditempatkan di pos-pos perbatasan.
"Pertemuan ini sejalan dengan kebijakan yang telah dinyatakan Iran soal penghormatan terhadap integritas serta pelestarian integritas wilayah Irak, juga atas permintaan pemerintah Irak agar Iran bekerja sama dalam membentuk otoritas pemerintahan pusat di terminal-terminal perbatasan Iran-Irak," tambah juru bicara tersebut, seperti dilansir Antara, Minggu (1/10/2017).
Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) menolak menyerahkan kendali soal penyeberangan perbatasan kepada pemerintah Irak, seperti yang diminta Irak, Iran, dan Turki sebagai balasan atas referendum kemerdekaan.
Kementerian Pertahanan Irak mengatakan pihaknya telah berencana mengambil kendali perbatasan "di bawah koordinasi" dengan Iran dan Turki. Kementerian tidak menyiratkan apakah pasukan Irak akan diarahkan ke pos-pos perbatasan luar yang dikendalikan KRG dari sisi Iran dan Turki.
Pihak Kurdi Irak mendukung kemerdekaan dalam referendum yang diikuti 72 persen dari 8,4 juta populasi Kurdistan itu. Dukungan Kurdi bertentangan dengan sikap negara-negara tetangga, yang khawatir bahwa jajak pendapat tersebut bisa menimbulkan konflik baru di kawasan.
Iran, yang mengecam referendum itu sebagai langkah ilegal, pada Jumat (29/9/2017) melarang transportasi pengangkut produk minyak suling perusahan Iran untuk masuk dan keluar dari wilayah Kurdi Irak.
Tak hanya pemerintah Irak dan Iran yang menentang referendum rakyat Kurdistan itu. Amerika Serikat juga tidak mengakui hasil referendum tersebut karena dianggap berlangsung "sepihak". AS meminta semua pihak tidak menggunakan kekerasan dan melakukan dialog, demikian kata Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Jumat (29/9/2017) waktu setempat.
"Amerika Serikat tidak mengakui referendum sepihak Pemerintah Daerah Kurdistan yang diadakan pada Senin. Pemilihan dan hasil tersebut tidak sah dan kami akan terus mendukung Irak yang bersatu, federal, demokratis dan sejahtera. Amerika Serikat meminta semua pihak, termasuk para tetangga Irak, tidak melakukan tindakan sepihak dan tidak menggunakan kekerasan," kata Tillerson dalam sebuah pernyataan.
Hampir 93 persen dari rakyat yang ikut dalam referendum mengenai dukungan untuk kemerdekaan Kurdistan dari Irak telah memutuskan untuk berpisah dari Baghdad, demikian kata beberapa pejabat.
Hasil pemungutan suara yang dihelat Senin (25/9/2017) lalu itu diumumkan pada Rabu (27/9/2017) malam waktu setempat oleh petugas pemilihan di Irbil, semi-otonom ibu kota KRG.
Baca juga:
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
