Hasil Survei: 58% Warga Aceh Tak Puas Penanganan Corona Pemerintah

tirto.id - Dari hasil survei Universitas Muhammadiyah Aceh, didapati mayoritas masyarakat Aceh tak puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan Aceh dalam menangani Corona atau COVID-19.

Survei ini dilakukan oleh dua dosen Universitas Muhammadiyah Aceh. Dosen Fakultas Teknik Hafnidar A. Rani dan Dosen Magister Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknik Aceh Aulina Adamy.

"Perbedaan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah Aceh tidak jauh berbeda. Ketidakpuasan ini terjadi hampir dalam semua aspek: kepada BNBP/Aceh, Gugus Tugas Nasional/Aceh, tidak percaya dan tidak yakin pada pemerintah pusat maupun Aceh," jelas Hafnidar, Sabtu (3/10/2020).

Detailnya, 56 persen masyarakat tak puas dengan kinerja pemerintah pusat. Kemudian 25 persen menyatakan puas. Sedangkan 19 persen lainnya menjawab: sedang.

Selain itu, 60 persen responden menilai kinerja pemerintah Aceh dalam tanggap darurat tergolong buruk. Sebanyak 35 persen lainnya menjawab baik dan 5 persen lainnya menyatakan sedang.

Dari 17 indikator penanganan wabah oleh WHO, kata Hafnidar, masyarakat Aceh menilai: kinerja pemerintah Aceh selama ini tidak baik untuk semua indikator kecuali dalam hal mengisolasi pasien COVID-19 dan mempunyai tenaga kesehatan yang profesional.

"Terdapat 3 indikator dengan penilaian terburuk: melakukan deteksi; meyediakan alat test; dan melakukan test Swab PCR," ujarnya.

Terdapat 86,2 persen responden percaya bahwa pandemi ini bukan hoaks. Kepercayaan ini bertolak belakang apabila melihat kondisi masyarakat Aceh masih berkegiatan di luar rumah, tidak menjaga jarak, dan tidak menggunakan masker.

"Analisis kami, kontradiksi ini disebabkan oleh penegakkan aturan yang tidak tegas," tuturnya.

Dalam hal penggunaan vaksin, mayoritas masyarakat Aceh juga bersedia walaupun 29.7% responden menyatakan tidak bersedia.

Metodologi penelitian ini, menyebar kuesioner link Google Forms lewat aplikasi pesan WhatsApp secara acak. Dilakukan selama 7 hari dengan menggaet 529 responden.

Hafnidar menyarankan, pemerintah Aceh mengutamakan “science” dalam dasar membuat kebijakan menangani pandemi COVID-19. Sebab hal itu mendapat modal dukungan masyarakat Aceh.

"Pemerintah Aceh harus segera evaluasi dan berbenah untuk membuat kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi COVID-19," tuturnya.